BATAM, SIJORITODAY.com – –  Undang – Undang penghapusan pajak atau Tax Amnesti yang sedang diberlakukan oleh pemerintahan Joko Widodo, ditolak para buruh di kota Batam.

Kamis (29/9) ribuan buruh Batam yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja mendatangi   kantor Walikota Batam, dan melakukan aksi demonstrasi.

Para buruh menuntut dicabutnya UU Tax Amnesty serta menolak PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Selain itu menuntut kenaikan upah minimum tahun 2017 sebesar Rp 650 ribu.

“Kami minta petinggi-petinggi Pemerintah Kota Batam untuk dapat mendengar petisi-petisi kami yang memberatkan kaum buruh,” ujar para buruh tersebut.

Walikota Batam Muhamad Rudi ditemani Ketua Komisi IV DPRD dan Kapolres Barelang menerima aspirasi dari para buruh tersebut.

“Saya akan sampaikan aspirasi ini ke Presiden dan Komisi IX DPR RI,” ujar Rudi.

Rudi mengaku tidak dapat mengambil kebijakan atas tuntutan yang disampaikan kaum buruh tersebut.

“Saya tidak bisa ambil kebijakan tersebut karena akan melanggar peraturan yang berlaku.  Besok Wakil Walikota akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini,” kata Rudi.

Ketua Komisi IV, Ricky Indrakari mengatakan ke depannya kaum buruh bisa membentuk asosiasi pekerja yang berhak ikut dalam pembahasan upah minimum.

“Nanti kelompok buruh akan bentuk asosiasi pekerja yang nanti ikut dalam pembahasan upah minimum Kota Batam,” ujar Ricky.

Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian melalui Kabid Humas Polda  Kepri AKBP Hartono mengatakan, para buruh tidak boleh melakukan Sweeping, tidak melakukan aksi anarkis, dan mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

Selain itu, masyarakat Kota Batam dihimbau untuk tetap tenang dan melakukan aktivitas seperti biasanya.

“Polda Kepri selaku pihak keamanan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Batam,” kata Hartono.

 

Penulis: Alfin L

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here