TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com –– Dalam rangka memperingati Ulang Tahun IDI ke 66 pada tanggal 24 Oktober 2016, Dokter Indonesia secara serentak melakukan aksi damai di seluruh wilayah tanah air, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Tanjungpinang juga mendukung gerakan penolakan adanya program studi (Prodi) Dokter Layanan Primer (DLP) karena dinilai telah merendahkan dan meragukan kompetensi kedokteran.

Aksi yang menyuarakan Reformasi Sistem Kesehatan dan Reformasi Sistem Pendidikan Kedokteran yang Pro Rakyat. Para dokter juga membawa spanduk bertuliskan “IDI Cabang Tanjungpinang konsisten menolak Prodi Dokter Layanan Primer (DLP) sesuai keputusan muktamar IDI tahun 2015”.‎

Melalui aksi ini, IDI ingin mengajak segenap komponen masyarakat bersama-sama mendorong pemerintah untuk meluruskan kembali kebijakan negara disektor kesehatan termasuk pendidikan kedokteran yang menjadi salah satu sumber pencetak lahirnya tenaga kedokteran mumpuni bagi bangsa ini.

Diketahui, Menteri Kesehatan mengajukan permohonan kepada Kemristekdikti untuk menyelenggarakan pendidikan DLP dengan waktu belajar minimal dua tahun. Yang bisa menyelenggarakan adalah Fakultas Kedokteran di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi A.

Sekretaris IDI Tanjungpinang, dr. Raja Ahmad Anzali mengatakan bahwa DLP tersebut sebenarnya sama dengan dokter umum, menurutnya dokter umum dan spesialis itu di anggap setara.

Lanjut Ahmad, adapun tujuan DLP adalah meningkatkan layanan mutu di layanan primer seperti puskesmas dan klinik serta menekan angka rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit.

“Setiap Puskesmas itu bisa melayani 155 penyakit dan tidak perlu ke rumah sakit,”paparnya.

‎Ahmad mengaku, bahwa IDI seluruh Indonesia tidak setuju dengan adanya DLP karena permasalahan peningkatan layanan mutu di pelayanan primer dan meningkatkan angka rujukan sebenarnya bisa dilakukan dengan menambah dana kapitasi atau tenaga medis di Puskesmas dan klinik.

‎”DLP yang dicanangkan oleh Kemenkes tersebut malah akan memberatkan calon dokter karena program tersebut merupakan kewajiban. DLP justru meragukan kompetensi calon dokter yang sudah menempuh pendidikan sebelumnya,”katanya.

Selain itu, kata Ahmad, Program DLP ini juga terkesan menyiksa karena DLP ini seperti memaksa para dokter untuk mengulangi apa yang sudah mereka pelajari di bangku pendidikan. Sementara itu dokter harus menempuh pendidikan dengan jangka waktu yang lama yakni 7 tahun.

“Bukan hanya itu, Program DLP akan membebani uang negara karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, negara harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah per tahun untuk satu orang dokter uang menjalani program DLP. Sementara terdapat lebih dari 100 ribu dokter di Indonesia yang harus menjalani DLP,”imbuhnya.

 

 

Penulis: akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here