TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Lambatnya penanganan dari instansi terkait mengenai Tower Telekomunikasi milik Telkomsel Di Gudang Minyak Kilometer 2 ini membuat warga yang bersempadan langsung di Tower tersebut resah.

Menurut Anggota DPRD kota Tanjungpinang yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Menara bersama Telekomunikasi, Ashady Selayar menjelaskan bahwa aturan terkait pendirian menara (Tower) bersama telekomunikasi di kota Tanjungpinang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda).

Dijelaskannya, bahwa salah satu persyaratan pengajuan izin pendirian Tower adalah adanya persetujuan seluruh warga yang berada dalam 125% dari ketinggian Tower.

Artinya, bukan hanya dihitung berdasarkan ketinggian Tower tetapi 125% dari ketinggian Tower tersebut dan wajib persetujuan warga.

“Jika ada warga yang keberatan dan tidak setuju maka izin tidak bisa diterbitkan. Itu aturan jelas didalam Perda tersebut,”Sebut Ashady Selayar Ketika Dihubungi SIJORITODAY.com, Sabtu (19/11).

Terkait adanya salah satu Tower yang berdiri di Gudang minyak sebelum mengantongi izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan adanya keberatan dari sebagian besar warga karena tanpa melalui pemberitahuan apalagi persetujuan warga. Ashady kembali menjelaskan bahwa itu telah melanggar Perda no 7 tahun 2015 tentang Penataan dan Pengelolahan Menara Telekomunikasi bersama.

Lanjut Ashady, Pemerintah kota Tanjungpinang dalam hal ini diminta segera mengambil tindakan tegas dan salah satu tindakan yang bisa dilakukan adalah melakukan pembongkaran karena jelas sudah melanggar aturan.

“Hal ini penting agar pemerintah konsisten didalam menegakkan Perda tanpa tebang pilih. Kalau sudah jelas melanggar ketentuan jangan ditunda tunda lagi dan harus dibongkar,”Ujar Ashady.

Hal ini juga bertentangan dengan statemen Ketua RT 1 Sumiono yang beberapa waktu lalu di konfirmasi oleh awak media ini. bahwa pendirian Tower telah mengantongi izin dan persetujuan warga. Padahal menurut Sekretaris BP2T kota Tanjungpinang, Tower tersebut belum memiliki izin apalagi kondisi dilapangkan munculnya gerakan warga yang menolak pendirian Tower tersebut.

Statemen Ketua RT 1 yang sebelumnya juga mengatakan bahwa ada 4 KK yang menyetujui pendirian Tower tersebut juga bertentangan dengan aturan radius sebagaimana yang dimaksud oleh anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang juga ketua Pansus Perda Menara (Tower) Bersama Telekomunikasi Kota Tanjungpinang.

 

 

Penulis: akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here