TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com – – Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun memimpin rapat sosialisasi Asosiasi Pertambangan Bauksit dan Smelter Indonesia (ATBSI), Kamis (19/1) di Ruang Rapat Lt.4 Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Tanjungpinang.

Pada kesempatan ini Gubernur mengatakan bahwa kegiatan pertambangan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya sangat mengapresiasi perjuangan teman-teman untuk merealisasikan kembali ekspor bauksit di Kepri ini apalagi ada upaya dari teman-teman ATBSI untuk pembuatan smelter. Ini merupakan sebuah semangat dan usaha untuk mensejahterakan masyarakat tempatan dengan membangun lapangan pekerjaan,” kata Nurdin.

Namun, lanjut Nurdin dalam pengerjaannya harus disesuaikan dengan kondisi realita yang ada.

“Bukan bermaksud mencari kesalahan, namun misalnya dampak pertambangan tersebut terhadap lingkungan, harus berbasis kepentingan masyarakat itu sendiri. Saya merasa selama ini masyarakat lingkungan kita belum merasakan hasilnya, adanya kemajuan ekonomi atau merasa sejahtera. Saya minta tolong buat kebijakan kita bersama agar pihak asosiasi bisa memikirkan masyarakat di sekitar tambang. Kalau kita komitmen semua permasalahan bisa kita atasi apalagi sekarang pekerjaan sudah menggunakan teknologi ini malah akan mempermudah dalam pengerjaan pertambangannya,” tegas Nurdin.

Pada kesempatan ini, seluruh pihak FKPD yang hadir seperti Kabinda , Wakajati, Danlantamal IV, Danrem, TNI-AL dan pihak Syahbandar mendukung penuh rencana kegiatan ini kedepannya, terutama pertambangan di Kepulauan Riau. Tujuannya agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri. Namun haruslah tetap melihat dampak lingkungan sebisa mungkin. Diantaranya masalah Amdal atau antisipasi setelah pertambangan (pasca tambang) menjadi perhatian. Sehingga dapat memberi warisan yang baik bagi anak cucu dimasa depan.

Selain itu perlu juga pengusaha pertambangan melengkapi persyaratan dokumen-dokumen penunjang pertambangan lainnya. Ketua Asosiasi Pertambangan Bauksit dan Smelter Indonesia (ATBSI) Marsda TNI (Purn) Dikdik Amir Hasan mengatakan dengan Keluarnya Permen No.1 Tahun 2014 berdampak pada masyarakat tambang di Indonesia pada umumnya masyarakat Kepulauan Riau khususnya dampak yang nyata adalah menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri pasca keluarnya permen ESDM tersebut.

Awal berdirinya asosiasi tambang bauksit dan smelter Indonesia dipelopori oleh beberapa perusahaan tambang yang ada di Tanjungpinang. Kurang lebih tiga atau empat perusahaan yang terlibat langsung dalam usaha untuk pengupayaan peninjauan kembali PP No.23 tahun 2010 dan Permen No.1 Tahun 2014.

“Dengan adanya sosialisasi dari PP No 1 Tahun 2017 dan Permen ESDM 5 & 6 Tahun 2017 diharapkan dapat mengatasi kelesuan dalam pertambangan di Kepri. Kami dari ATBSI membutuhkan dukungan dan arahan Gubernur dalam penyelesaiannya,” ujar Dikdik.

Merespon hal itu, Mewakili pimpinan DPRD dari komisi 1 Syarifuddin Aluan mengatakan bahwa pihak Dewan sangat mendambakan kehadiran dan terealisasinya dari PP no 1 tahun 2017 dan Permen No 5&6 tahun 2017.

“Semenjak tahun 2014 kita tau kondisi daya beli masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi menurun dibandingkan saat bauksit masih beroperasi. Karena itu dengan kehadirannya PP no 1 tahun 2017 dan Permen No 5&6 tahun 2017 yang mana nantinya membuka keran realisasi Ekspor ini , jadi tugas asosiasi bertugas untuk memperjuangkan PP no. 1 tahun 2017 dan Permen No 5&6 tahun 2017,” ujar Aluan.

Intinya, kata dia kebijakan pemerintah akan didukung oleh Dewan. “Kami akan memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat, apalagi pengusaha termasuk kedalam masyarakat. Pemerintah perlu pengusaha-pengusaha untuk mencetak dan mendorong pertumbuhan ekonomi”, tutupnya.

Selain itu, pertambangan harus lebih di tata rapi dan diperhatikan dampaknya, baik dampak jangka pendek, menengah dan panjang. (Red/hum).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here