TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.Com – – Tower yang tidak memiliki IMB yang terletak di Gudang Minyak akan berjamur. Jika, tidak ada tindakan tegas dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menyegel tower tersebut.

Seperti yang diketahui, Wakil ketua komisi III Ashady Selayar beberapa waktu lalu telah mengintruksi kan Kasatpol PP Tanjungpinang Irianto untuk segera menyegel tower ilegal yang sudah berdiri telah lama tanpa IMB di Gudang Minyak.

Meskipun, instruksi dari dewan tak di indahkan juga, Irianto terus mengatakan dalam hal ini ada prosudur, dan prosudur.

“Kita tunggu surat teguran dari Tata kota belum dikasih ke kami, kita ada prosudur untuk menyegel, kita akan terus lakukan pembinaan sampai surat izin itu keluar,” ujar Irianto, Sabtu (25/02) yang tidak diketahui nya bahwa Dinas Tata Kota sudah bubar dan belum diketahui penunjukan pengawasan berada dimana.

Perkataan Irianto berbeda yang sebelumnya dikatakan nya bahwa surat teguran yang terakahir sudah dilayangkan pihak Satpol PP ke pihak pengembang, apabila tidak di respon pihak nya langsung melakukan penyegelan awal. Namun, perkataan berbeda pada kenyataan nya hingga sekarang tower ilegal belum kunjung di segel.

Sedangkan, tower ilegal yang berada di jalan Seijang beberapa waktu lalu langsung di segel pihak Satpol PP Tanjungpinang, mengapa tower ilegal yang sudah berjamur di gudang Minyak belum juga selesai prosudur yang dimaksud oleh Irianto? Dalam hal ini Wakil ketua Komisi III DPRD Tanjungpinang Ashadi Selayar mengatakan Satpol PP Tanjungpinang terkesan Diskriminatif.

“Tanya ke Kasatpol PP dia punya kewenangan untuk menyegel, tower di Seijang langsung di segel di gudang Minyak tidak, terkesan dikriminatif,” katanya.

Kasi Pengawasan Tata Kota dan Pengawas Bangunan Tanjungpinang Edi Rifana yang menangani proses tower Ilegal tersebut menjelaskan karena Dinas Tata Kota sudah bubar dan gabung kantor ke Dinas PU, untuk pengawasan sendiri belum diketahui berada dimana.

“Seyogya nya kan satpol bisa melakukan pengawasan dan penyegelan, begitu juga PPNS,” kata Edi.

Dijelaskan Edi, pihak nya memang memberi surat teguran kepada pihak pengembang apabila tower tersebut melanggar aturan. Dari teguran tersebut apabila tidak direspon sebanyak 3 kali, maka pihaknya menyurati Satpol PP guna membongkar. Namun karena dinas Tata Kota sudah bubar dan belum ada penunjuk pengawasan. Saran nya, BP2T juga ada bidang pengawasan nya.

“Tata kota kan sudah tidak ada lagi, bagaimana ada suratnya, BP2T ada juga bidang pengawasan nya,” ujarnya.

 

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here