PT. Sinar Bahagia tidak bersedia hadir RDP yang digelar Komisi III DPRD Kota Tanjungpinnag. Foto : dok-ist

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com– – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun sangat menyesalkan ketidak hadiran dari PT. Sinar Bahagia dalam RDP terkait penimbunan tidak berijin, pada hari Rabu(31/5).

Aktivitas penimbunan yang berlokasi tidak jauh dari Bintan Center dilakukan pihak pengembang PT. Sinar Bahagia.

Wakil Ketua Komisi III, Ashady Selayar pimpinan RDP Penimbunan Bintan Center mengaku, panggilan tersebut telah dilayangkan jauh hari sebelum RDP akan digelar.

“Sudah kita layangkan secara tertulis (melalui surat resmi) dan lisan melalui telpon. Tetapi perwakilan mereka satu pun tidak hadir,” ujar Ashady, pentolan Golkar Kota Tanjungpinang.

Ashady menegaskan, alasan RDP ini dilakukan agar kegiatan penimbunan yang dilakukan jangan berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, PT. Sinar Bahagia juga belum mengantongi perijinan resmi dari Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam RDP ini, Komisi III juga menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman serta Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) kota Tanjungpinang.

“Rekomendasi kita dari RDP itu seperti PT. Sinar Bahagia harus melengkapi ijin dulu, membenahi drainase, mengusul pembuatan kolam penampungan dan Box Cover khusus melancarkan saluran air,” tegasnya.

Ditambahkan Ashady, lokasi tersebut tidak jauh dari pemukiman maupun perumahan penduduk jangan sampai menimbulkan dampak lingkungan seperti banjir dikemudian hari.

“Rekomendasi itu pasti harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dan pihak pengembang harus mengikuti aturan perijinan yang sudah ada,” tambahnya.

RDP Penimbunan akan kembali digelar dengan dihadiri pihak PT. Sinar Bahagia.

“Bila memang mereka (PT. Sinar Bahagia) tidak kembali menghadiri dan memenuhi RDP selanjutnya, jangan salahkan kami untuk merekomendasikan ke penegak hukum adanya penimbunan tidak berijin sesuai UU No. 32, Pasal 36, ayat 1 tentang kegiatan penimbunan tidak berijin dengan ancaman pidana dengan kurungan 1 tahun dan denda Rp 10 miliar,” ungkapnya.

Pada pelaksanaan RDP ini, Ashady didamping sekretaris Komisi III Ginta Asmara, serta sejumlah anggota lain Said Indri, Syaiful Bahri, Borman Sirait, Agung Trianto, serta Hot Asi Silitonga.

Penulis : akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here