TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Beberapa rombongan mahasiswa di Tanjungpinang mendatangi kantor DPRD Provinsi Kepri, Rabu (02/08/2027), pagi. Kedatangan beberapa mahasiswa itu dalam rangka melakukan hearing terkait pengelolaan laut 0-12 Mill.

Rombongan mahasiswa yang berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) itu diterima oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Ketua Komisi I, Abdul Rahman, Ketua komisi II Hotman Hutapea Widiastadi Nugraha, dan Surya Makmur Nasution.

“Kami berharap DPRD Kepri bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan amanat uu nomor 23 Tahun 2014,” kata Ketua BEM FIKP yang baru terpilih, R.M.Rachmad Rizal Akbar.

Sebagai anak Daerah, kata dia, mahasiswa menganggap potensi kelautan daerah Kepri sangat potensial, mengingat 96 persen adalah wilayah laut.

“0-12 mill itu wilayah Provinsi. Itu UU yang berbicara, maka tidak boleh ada pihak lain yang mengambil wewenang itu,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu mahasiswa bernama Suaib mengaku kesal kepada pihak Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementrian Perhubungan RI.

“Kementrian Perhubungan tidak usah jadi preman. Itu UU berbicara wilayah laut 12 mil itu kewenangan Provinsi. DPRD beserta seluruh elemen lainnya harus kompak,” ucapnya.

Suaib menegaskan, DPRD dan Gubernur Kepri tidak perlu takut, sebab pengelolaan sektor laut tersebut berpotensi untuk peningkatan ekonomi.

“Potensi ekonomi itu banyak, biaya sandar Kapal, bongkar muat, itu bisa menjadi sumber pendapatan,” katanya.

Dia menjelaskan, perubahan UU 23/2014 jelas dan nyata, seperti pengelolaan SMA/SMK, dimana dulunya itu kewenangan Kabupaten Kota, semenjak terbitnya UU terbaru, maka kewenangannya telah diberikan kepada Provinsi.

“Kemenhub melalui KSOP harus tunduk kepada UU. Jangan sok hebat, dan jika berani Kepala KSOP ataupun Mentri Perhubungan Kami tantang untuk debat publik jika berani,” imbuhnya.

Bahkan, beberapa mahasiswa itu menilai, pungutan yang dilakukan oleh KSOP diluar misi keselamatan, masuk dalam kategori pungutan liar (pungli).

“Kalau Kemenhub melalui KSOP, yang pungut lego jangkar, maka itu dapat dipastikan pungutan liar, dan segera tim saber pungli masuk,” tungkasnya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengapresiasi langkah beberapa mahasiswa dan meminta untuk terus mengawasi perkembangan persoalan kewenengan laut ini.

“Kita apresiasi niat baik mahasiswa, persoalan ini sedang dalam proses oleh Gubernur. Sebentar lagi selesai, dan silakan untuk diawasi persoalan ini,” kata Jumaga.

Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengatakan, biaya lego jangkar tersebut sekarang tidak diambil oleh BP Batam, akan tetapi diambil oleh asosiasi.

“Duitnya dititipkan ke Asosiasi. Gak ada yang ambil, toh kalau secara teknis pemprov udah siap, maka anggaran itu akan diserahkan,”tutupnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here