Ilustrasi, foto: net

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sisa masa jabatan 2016 – 2021 dinilai rawan dan berpotensi adanya kecurangan dan money politik. Hal ini disampaikan oleh Baharuddin Rahman Ketua DPD AMTI Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (11/08/2017).

Sebagaimana diketahui, bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah menparipurnakan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021, untuk kemudian diteruskan ke Mendagri agar di evaluasi. Hasil evaluasi nantinya, akan menjadi dasar oleh DPRD dalam menentukan tahapan tahapan dalam proses pemilihan Wakil Gubernur tersebut.

“Jika Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 sudah di evaluasi oleh Mendagri dan dapat dipergunakan oleh DPRD didalam membentuk Panitia Pemilihan (Panlih), maka tahapan pemilihan Wakil Gubernur pun secara otomatis dimulai. Namun, dengan kondisi pengajuan nama calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang sampai saat ini belum lengkap persyaratannya dapat berpotensi terjadinya kecurangan bahkan money politik,” ujar Baharuddin.

Dikatakannya, hal yang paling krusial adalah dukungan dan rekomendasi dari gabungan partai pengusung. Hal ini dianggap krusial, sebab sampai dengan saat ini, rekomendasi partai pengusung secara keseluruhan belum diperoleh oleh salah satu calon sementara. Padahal, Dalam aturan sangat jelas bahwa Partai Pengusung mengusulkan dua nama kepada DPRD melalui Gubernur.

“Dari 2 nama yang diajukan Gubernur kepada DPRD Kepri, hanya Pak Isdianto yang memiliki Rekomendasi dari seluruh Partai Pengusung sementara Agus Wibowo hanya didukung oleh satu Partai Pengusung. Sangat jelas bahwa Agus Wibowo tidak cukup syarat untuk diajukan namun amanah konstitusi juga jelas bahwa 2 nama yang harus diajukan,” katanya.

Dikemukakannya, belum adanya kata sepakat dari seluruh gabungan partai pengusung yang menjadi titik rawan, bahkan salah satu partai pengusung masih terdaftar di PTUN didalam mengajukan gugatan terkait masalah Wakil Gubernur ini.

“Permasalahan wakil gubernur ini memang cukup berlarut larut, karena belum adanya kesepahaman dari seluruh partai pengusung. Jika proses pemilihan ini berlanjut, maka sangat berpotensi munculnya kecurangan khususnya dalam hal kelengkapan berkas persyaratan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, jika terjadi upaya upaya money politik untuk memuluskan proses pemilihan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari berbagai pihak agar proses pemilihan dapat berjalan dengan jujur dan adil,” sebutnya lagi.

Atas hal ini, DPD AMTI Provinsi Kepulauan Riau akan menyurati komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat turun langsung melakukan pengawasan dalam proses tersebut.

“Seperti yang mereka lakukan dalam proses pemilihan Wakil Gubernur Riau beberapa waktu yang lalu. Harapannya agar Panitia Pemilihan dapat bekerja secara profesional dan terhindar dari hal hal yang melanggar aturan,” ujarnya mengakhiri.

Editor: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here