TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang hak keuangan dan hak administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Senin (14/08/2017).

Pengesahan tersebut dilakukan pada Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dan turut dihadiri Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyampaikan, DPRD Kepri telah menetapkan Perda hak inisiatif DPRD yakni terhadap Rancangan Peraturan Daerah penyesuaian pengaturan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Dengan disetujuinya Ranperda ini untuk disahkan menjadi perda, maka sudah seharusnya aturan tersebut diteruskan ke daerah,” ujarnya dihadapan para anggota DPRD Kepri.

Sementara, Ketua dan juru bicara Pansus, Rudi Chua menyampaikan, untuk Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Dan tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah,” katanya diacara rapat paripurna tersebut.

Sedangkan untuk Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali.
Sedang, paling banyak 5 (lima) kali. Dan
rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.

Ditempat yang sama, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun berharap, agar DPRD Kepri bekerja dengan maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepualaun Riau. Tentunya, kata Nurdin, hal ini juga diperlukan tunjangan dan kesejahteraan yang memadai.

“Semoga dengan berlakunya perda ini, dapar meningkatkan kinerja DPRD dari kualitas maupun kuantitas. Dan semoga apa yang telah kita kerjakan ini dapat memberi manfaat bagi Pemprov Kepri dan masyarakat kepri khususnya,” tutup Nurdin.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here