TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Terdapat Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disahkan DPRD Kota Tanjungpinang menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Paripurna terbuka, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, pada Senin (14/08/2017).

Pengesahan 3 Ranperda itu diantaranya, Ranperda perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu disebabkan oleh Keputusan Mendagri nomor 188.34-887 Tahun 2016 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Perda Tanjungpinang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Retribusi Tertentu.

Yang kedua, Ranperda perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum disebabkan Keputusan Mendagri Nomor 188.34-5305 Tahun 2016 Tentang Pembatalan beberapa ketentuan Tentang Retribusi Jasa Umum.

Dan yang ketiga, Ranperda Kota Tanjungpinang Tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Perda.

Walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah dalam sambutannya mengatakan, dari 3 Ranperda yang disahkan menjadi Perda, 2 diantaranya atas usulan Pemkot Tanjungpinang dan 1 dari Inisiatif DPRD Tanjungpinang.

“Perda yang disahkan merupakan bagian terpenting untuk memperkuat pembangunan di kota tercinta ini. Prosedur penyusunan Promperda ini tentunya telah memperhatikan karakteristik, kearifan lokal dan daya dukung Pemerintah,” urainya.

Ditambahkannya, sesuai amanat pasal 18 ayat 5 dan ayat 6 UUD 1945 menyebutkan, bahwa negara memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya.

“Kecuali tugas yang menjadi kewenangan pusat, daerah dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan amanat peraturan Mendagri Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah,” kata Lis Darmansyah.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, setelah disahkan ke 3 perda ini, masih ada 4 Ranperda lagi yang telah diagendakan ke Prolegda untuk dibahas pada bulan Agustus ini.

“Ke 4 Ranperda ini telah kita ingatkan ke pak Walikota, mengingat jangka waktu yang sangat sempit, jika ingin ke 4 ranperda ini berjalan mulus, maka pada bulan ini juga harus digesa pembahasannya,” ujar Ade Angga.

Adapun 4 Ranperda yang harus digesa pembahasannya pada bulan Agustus ini, adalah Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan Ranperda rencana detail tata ruang, dua Ranperda ini merupakan usulan dari Pemko Tanjungpinang.

Kemudian untuk 2 Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD, Ranperda tentang kawasan bebas Asap rokok dan Ranperda tentang Zakat.

“Karena jangka waktu pembahasan ke 4 Ranperda ini selama 3 bulan Plus 1 bulan, maka inilah yang diminta Walikota agar ada kerjasama Baleg Kota Tanjungpinang dan bagian Hukum dan Ham sekretariat kota Tanjungpinang supaya bulan ini juga dapat disampaikan ke 4 Ranperda tersebut,” ungkapnya.

Penulis: Akok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here