TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Pemerintah pusat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus mengupayakan sertifikat tanah milik masyarakat, dimana PTSL merupakan upaya tertib administrasi pertanahan, sertifikasi dan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Sebelumnya, PTSL tersebut merupakan Program Agraria Nasional (PRONA) guna percepatan penerbitan sertifikat tanah sekaligus untuk menekan permasalahan pertanahan, seperti tumpang tindih lahan dan sengkata tanah yang kerap terjadi.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 menargetkan akan melakukan pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 12 ribu.

Namun, dari sekian banyak pemetaan yang ditargetkan tersebut, BPN Kota Tanjungpinang hanya menargetkan sebanyak 5 ribu yang menjadi sertifikat dan sisanya hanya untuk pemetaan saja, dimana dalam program PTSL tersebut suatu wilayah dilakukan secara keseluruhan pengukurannya.

Untuk mencapai target tersebut, pihak BPN bekerjasama dengan pihak ketiga, pihak ketiga akan didapatkan dengan sistem lelang, proses lelang akan dilakukan oleh BPN Kanwil Kepri.

“Dari target yang wajib disertifikatkan, PTSL mendata secara keseluruhan. Jadi dari 5 ribu, sisanya itu untuk pengukuran ulang lokasi yang sudah bersertifikat, bermasalah, dan pengukuran tanah yang belum bersertifikat tetapi pemiliknya tidak di tempat juga ikut di ukur/ dipetakan,” ucap Khaidir selaku Kasubag Tata Usaha BPN Kota Tanjungpinang, di kantornya, Rabu (24/1/2018).

Selanjutnya untuk proses melakukan pemetaan, BPN hanya melakukan sebanyak 2 ribu, dan sisanya akan dilakukan oleh pihak ketiga yang didapat oleh BPN Kepri melalui lelang yang dilakukan.

Lebih lanjut Kahaidir mengatakan, pada tahun 2018 yang menjadi target lokasi prioritas untuk dilakukan PTSL adalah lokasi Batu sembilan dan Air Raja, sebab lokasi ini perkembangan sangat pesat.

“Kita memprioritaskan pembuatan surat tanah PTSL di daerah ini, hal tersebut guna mengantisipasi perkembangan daerah dan untuk menyelesaikan sengketa yang kemungkinan terjadi, sehingga untuk mengantisipasi yang buruk terjadi di lokasi tersebut kita utamakan”, ungkap Kahaidir.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika dibandingkan tahun 2017, target pengerjaan yang dilakukan BPN cukup meningkat. Dimana pemetaan yang ditargetkan hanya sebanyak 5900 dan dapat diselesaikan sebanyak 6386. Namun dari keseluruhan pemetaan yang dilakukan hanya sebanyak 2870 yang menjadi sertifikat, sisanya pemetaan.

“Tahun lalu pengerjaan yang dilakukan melebihi target, namun hanya sedikit yang menjadi sertifikat. sisanya hanya pemetaan ulang, karena mereka sudah memiliki sertifikat,” ucapnaya.

Sementara pada tahun 2017, Pemko Tanjungpinang menyerahkan PTSL sebanyak 4500 namun yang di sertifikat kan sebanyak 2870.

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanan BPN Kota Tanjungpinang, Trika Cipta Utama menambahkan, hingga saat ini yang menjadi kendala dalam penerbitan sertifikat untuk Tanjungpinang yakni pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dimana masyarakat selalu keberatan atas jumlah dana yang harus dikeluarkan, sehingga yang menjadi kendala utamanya adalah perolehan sertifikat dan pencapain target oleh BPN.

“Jika nilai tanah dan bangunan yang dilakukan pemetaan harga keseluruhannya dibawah 60 juta, masyarakat dibebaskan dari BPHTB, namaun jika sudah diatas itu masyarakat kan dikenakan biaya, yang diitung berdasarkan rumusnya. Sehingga banyak masyarakat banyak yang merasa keberatan dan target yang ingin kita capai itu terkendala,” ucapnya.

Selanjutnya, ia berharap kepada seluruh masyarakat agar tidak beranggapan pemerolehan sertifikat secara gratis itu secara keseluruhan. Melainkan, perolehan gratis itu hanya PTSL, namun diluar itu masyarakat harus membayar kewajiban lain seperti pajak.

“Masyrakat kita taunya gratis itu semuanya, namun lupa akan kewajiban yang harus dibayar seperti BPHTB, kecuali ada kebijakan dari pemerintah daerah,” ucapnya.

Khaidir menambahkan, untuk penyerahan sertifikat yang diberikan secara simbolis di Batam beberapa waktu lalu, hingga saat ini pemerintah BPN Tanjungpinang masih menunggu arahan dari Kementrian.

“Dalam waktu dekat pasti diberikan,” ucap Kahaidir.

Dia berharap, pemerintah daerah mengikuti langkah Kabupaten karimun yang menerbitkan SK Bupati yang menghimbau untuk mengratiskan BPHTB dalam pemerolehan Sertifikat ini.

“Secepanya akan diberikan, tinggal menunggu arahan. Takutnya Presiden kita pengan memberikan secara lansung juga, dalam waktu dekat pasti diberikan. Saya juga berharap Walikota kita menerbitkan dan mengambil langkah yang sama utuk mengratiskan BPHTB, sehingga masyarakat tertolong dan kerja kami tidak terkendala juga,” tutupnya.

Diketahui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana yang ditargetkan sebanyak Rp21.547.530.000 miliar namun tercapai Rp21.153.300.000 miliar atau sebesar 98,17 persen. Sedangkan, tahun 2017 baru tercapai 64,11% dari target sebesar 24.903.480.000 miliar dan baru tercapai 15.964.920.000 miliar.

Sedangkan, belum lama ini Kepala Kantor BPN Tanjungpinang, Albiferi menyampaikan, bahwa masalah tanah di Tanjungpinang paling tinggi. Ia menyebut hak sertifikat paling banyak itu ada di Tanjungpinang, kemudian di dalam tanah sengketa masih banyak masyarakat yang menduduki.

“Ditambah lagi permasalahan  tanah di Dompak tidak ada gugatan secara peradilan perdata. Sudah ada solusi yang ada memberikan langkah penyelesaian namun belum seluruhnya clean and clear,” ungkapnya.

Penulis: Beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here