TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com –  -Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang Efendy mengatakan, meskipun saat ini belum memasuki masa kampanye, namun jika ada spanduk yang berbau kampanye yang bertebaran di Tanjungpinang, pihaknya akan melakukan tindakan jika pihak Panwaslu melaporkan hal tersebut. Karena mengenai kampanye merupakan kewenangan dari Panwaslu.

“Jika melanggar aturan kampanye, kita minta panwaslu melapor. Karena yang mengawasi pemilu mereka, jadi jika memang benar spanduk tersebut melanggar dan sudah ada surat laporan dari Panwaslu, nanti kita bersama Panwaslu bersama sama melakukan pencopotan,” ucap Efendi saat ditemui usai menghadiri acara Musrenbang di halim Hotel Tanjungpinnag, Senin (29/1).

Efendi mengakui, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Panwaslu guna melakukan tindakan. Pihaknya berani mengambil tindakan jika telah mendapat laporan secara  tertulis, tidak secara lisan.

“Secara lisan sudah ada laporan dari Panwaslu, namun jika hanya laporan secara lisan kita tidak berani mengambil tindakan. Kepada pihak terkait yang bersangkutan dalam spanduk tersebut juga saya sudah beri himbauan secara lisan,” kata dia.

Efendi menyimpulkan, kemungkinan yang melakukan pemasangan spanduk tersebut belum mengerti aturan dan tahap dalam pelaksanaan pemilu. Ia mengatakan, jika dalam spanduk tertera jelas yang memesannya pasti akan dihubungi agar melakukan penurunan sehingga jika diturunkan nanti tidak terjadi kesalahpahaman.

“Lebih bagus kita persuasif aja, jika mau menertibkan coba hubungi yang bersangkutan, agar jika ditertibkan nantinya tidak ribut dilapangan,” kata Efendy.

Dengan begini, pihak Satpol PP berharap agar panwaslu lebih mensosialisasikan terkait aturan pelaksanana kampanye, sehingga pelanggaran kampanye terhindari. Selain itu Efendi menambahkan, untuk menertibkan spanduk yang berkaitan dengan pemilihan tidak masuk dalam perda, namun domainnya kepada Panwaslu sebagai pengawas.

“Saya sudah sarankan panwaslu agar melakukan sosialisasi lagi agar mereka mengetahui tahapan tahapan kampanye, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Untuk penertiban Pemilu domainnya pada Panwaslu,” ucapnya.

Selanjutnya jika sudah memasuki masa kampanye, dirinya meminta Panwaslu dan KPU agar segera menetapkan legalitas tentang pemasangan spanduk untuk kepentingan pemilu, terkait lokasi mana saja yang diizinkan untuk memasang spanduk dan sebagainya untuk kepentingan kampanye paslon.

“Saya akan memberi masukan kepada KPU atau Panwaslu agar segera menetapkan lokasi yang diperbolehkan untuk memasang yang berhubungan dengan pemilu, dimana hingga saat ini belum ditetapkan, biasanya ada tu tempat yang boleh dan yang tidak boleh,” imbuhnya.

Masih belum ditertibkannya dan belum melaporkan spanduk yang bertebaran,
Ketua Panwaslu Maryamah juga mengakui, bahwa pihaknya belum ada menyurati Satpol PP untuk melakukan penertiban.

“Secara aturan bahwa selagi belum ditetapkan sebagai calon panwas, Panwas belum bisa bertindak, Jadi dalam hal ini masih kewenangan pemda, selanjutnya jika ada laporan dari masyarakat secara tertulis yang merasa terganggu dan meresahkan terkait keberadaan spanduk dan baliho tersebut kepada panwas baru kita menyurati Satpol PP dengan pertimbangan dari laporan tersebut,” ungkap Maryamah saat dihubungi via seluler, Senin malam (29/1/2018).

Penulis: Beto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here