TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Badan Amil Zakat Nasional (Basznas) Provinsi Kepri sangat mendukung keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang mencanangkan pemotongan secara langsung zakat melalui gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 2.5 persen dari total pendapatan pertahun yang setara dengan 85 gram emas atau sekitar Rp 43 Juta per tahun.

Dukungan itu bertujuan membantu mengurangi beban permasalahan kemiskinan yang sangat menghawatirkan saat ini, dan tidak memberatkan pada APBD.

Ketua Baznas Provinsi Kepri Mustamin Husain mengatakan, jika seandainya keputusan tersebut disetujui oleh presiden, pendapatan zakat setiap tahunnya diperkirakan mencapai 30 Miliar pertahun.

Perkiraan itu, disebabkan banyaknya ASN yang ada di kepri saat ini. Dengan begitu, untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan tidak perlu dibebankan dalam APBD.

“Surat keputusan tersebut tinggal menunggu di tandatangan presiden saja. Kita berdoa saja,” kata Mustamin di Kantornya, Jumat (23/2).

Dirinya meyakini, dengan disahkan peraturan tersebut ASN yang ada di seluruh indonesia tidak akan keberatan. Seperti Kepri saat ini sudah peraturan Gubernur, bahwa seluruh ASN wajib mengeluarkan zakat dan berdasarkan peraturan tersebut tingkat kesadaran ASN wajib zakat sudat tinggi, dimana nilai zakat setiap tahunnya mengalami peningkatan 30%.

“Zakat ASN saat ini, ada yang lansung dipotong dan ada yang dibayar perorangan, tergantung kebijakan dan peraturan daerahnya,” ucapnya.

Mustamin mengatakan, pendapatan zakat Provinsi Kepri pada tahun 2016 sebanyak Rp 2.2 Miliar dan pada tahun 2017 sebanyak Rp 2.8 Miliar dimana pendapatan tersebut termasuk kedalam Zakat, Infak dan Sadokah.

Untuk pendapatan di kabupaten/kota  pada tahun 2017 sebanyak Rp 17 Miliar, Sedangkan Zakat yang diterima lembaga berdasarkan laporan ke Baznas setiap tahunnya sekitar Rp 6 Miliar pertahun.

Kemudian ditargetkan pada tahun 2018 mendapatkan zakat Rp 3.9 Miliar untuk Baznas Provinsi, dan seluruh Baznas kabupaten/kota Rp 20 Miliar.

“Pendapatan zakat pertahunnya 60%  dari pegawai dan 40% swasta/perseorangan,” jelasnya.

Saat ini badan amil zakat terdapat dua lembaga, antara pemerintah dan lembaga. Untuk saat ini lembaga amil zakat hanya ada 7. Ia menekankan kepada seluruh masyrakat yang ingin berzakat di swasta, agar selalu mempertanyakan legalitas lembaganya dan amilnya.

Hal tersebut guna menghindari zakat yang diberikan tidak tepat sasaran. “Semua Amil dan Lembaga sudah terdata dan ada SK, jika tidak ada  maka itu ilegal dan dapat diperoses hukum,” tegasnya.

Di Kepulauan Riau, bantuan zakat yang paling tinggi kepada fakir miskin, dengan dua ketegori antara bantuan konsimtif, untuk penyaluran dangan setiap tahun mencapai 80% dari total yang diterima, dimana sisa bantuan tersebut penerima masih di seleksi dan diawasi dengan benar.

“Konsumtif  jompo,cacat dan sebagainya. Produktif  bantuan modal yang diberikan kepada yang membutuhkan,” ucapnya.

Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat, memasuki bulan Ramadhan nanti akan banyak bermunculan conter Amil zakat. Ia menyarankan kepada masyarakat agar selalu teliti dalam memberi zakat, dan pengurus masjid yang menjadi amil zakat juga harus pengurus yang sudah legal dan ditunjuk oleh Baznas.

“Jangan salah tempat berzakat, Tanyakan SK amil zakat dari Baznas,” tutupnya.

Penulis: Bet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here