Dok BC

BATAM, SIJORITODAY.com– – Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam memperketat proses pengeluaran barang dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam ke daerah Pabean Indonesia. Bea Cukai harus memastikan setiap barang yang dikirim harus mematuhi aturan yang ditentukan negara.

Kepala Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam, Susila Brata mengatakan, pihaknya ditugaskan untuk mengawasi barang keluar dari kawasan FTZ Batam ke kawasan Indonesia lainnya. 

Sebagai kawasan FTZ, barang impor ke Batam mendapat pembebasan bea masuk dan pajak. Namun barang yang keluar dari Batam ke daerah pabean Indonesia lainnya wajib dikenakan bea masuk dan pajak impor sesuai ketentuan ayng berlaku.

Khusus untuk barang kiriman diberlakukan pembatasan atau pemberian keringangan terhadap pemilik barang, sebagaimana juga diberlakukan ketika mengirim barang dari luar negeri ke Indonesia.

“Awalnya keringanan ini senilai USD 50 per kiriman. Namun saat ini keringanan menjadi USD 75 per kiriman. Aturan baru ini berlaku mulai dari Mei 2017 lalu,” jelasnya.

Untuk memasikan setiap barang yang keluar dari Batam sesuai memenuhi aturan yang telah ditentukan, Bea Cukai telah mengimplementasikan Customs and Excise Information System and Automation (CEISA)

Sistem ini telah mulai disosialisasikan pada November 2018 dan diujicoba pada awal Desember 2018. Pada 14 Januari 2019 Bea Cukai melakukan ujicoba secara resmi pada perusahaan-perusahaan dengan data riil.

“Desember itu kita mulai dengan data ujiciba, Januari silam kita menggunakan data riil di beberapa perusahaan yang ditunjuk. Mulai dilakukan secara penuh pada 1 Feburuari 2019 kemaren,” katanya,

Sistem ini memiliki keunggulan dalam kecepatan, keakuratan data dan kemudahan pengawasan. Namun pada prakteknya implementasi sistem baru biasanya akan mengalami kendala, sehingga butuh beberapa penyesuaian. 

Lima hal yang menjadi kendala adalah adaptasi dan sinkronisasi Aplikasi yang biasanya digunakan oleh Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan PT. Pos Indonesia dengan sistem Bea Cukai, pembacaan sistem barcode yang belum lancar, kekurangan SDM, layout pergudangan yang belum ideal sesuai standar, dan pemberlakuan pemeriksaan intensif oleh Bea Cukai.

“Kendala-kendala tersebut menimbulkan adanya kemacetan terhadap pengiriman barang. Namun kondisi ini tidak terjadi pada semua barang kiriman,” jelasnya.

Pihaknya terus melakukan komunikasi intensif terhadap asosiasi dan PT Pos Indonesia untuk membuat solusi bersama. Masing-masing pihak terlah membuat langkah-langkah untuk mengantisipasi, agar arus pengiriman barang bisa lebih lancar.

Pertama akan ada perbaikan sistem internal pada PJT. Penyempurnaan sistem pembacaan barcode, Bea Cukai akan menambah SDM di lapangan. Pihaknya juga akan melakukan penambahan sarana komputer. 

Bea Cukai juga akan berkoordinasi dengan penyelenggara gudang di Bandara agar membuat layout yang standart. PT Pos Indonesia sudah menginisiasi untuk memperluas ruang kargo di bandara. PT Pos juga akan memperbaiki flow barang sehingga lebih lancar lagi.

“Kami akan menerapkan sistem management resiko, sehingga pemeriksaan mendalam hanya dilakukan terhadap barang kiriman yang beresiko tinggi,” jelasnya.

Bea Cukai dan PJT akan bersama-sama melakukan edukasi terhadap masyarakat. Bagaimana kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur mengenai barang yang dikirimkan. Begitu ada 1 saja yang dikirimkan yang tidak sesuai, itu bisa merembet kepada yang lain. 

“Sepanjang bukan barang Larangan atau dibatasi yang diatur dengan izin-izin khusus, tidak akan ada kendala. Dan aturannya USD 75 per kiriman,” ujarnya. 

Sekretaris Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres, Pos,dan Logistik Indonesia (Asperindo)  Kota Batam, Arif Budianto mengatakan, masih banyak kendala dalam implementasi sistem CEISA. Apalagi beberapa PJT Lokal belum memiliki basis sistem yang benar-benar baik.

“PJT berskala nasional yang memiliki basis sistem yang baik sekalipun masih butuh penyesuaian terhadap sistem CEISA tersebut,” jelasnya. 

PJT di Batam siap mendukung aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun dia mengakui, PJT butuh waktu untuk beradaptasi dengan sistem CEISA. PJT juga perlu menambah SDM untuk mengurai dan menginput data-data. 

“Saat ini data yang harus diisi untuk proses pengiriman barang sangat detil, tidak seperti dulu. Sekarang pengirim dan penerima harus punya NPWP. Dan diuraikan juga barangnya apa. Jadi tak bodong atau asal keluar dari Batam,” paparnya. 

Kepala Regional II Sumbar, Riau dan Kepri, Padang PT Pos Indonesia, Wendy Bermana menekankan pentingnya edukasi terhadap pengirim barang dari Batam menuju daerah lain di Indonesia. Informasi yang tidak valid dari pengirim barang berpotensi menghambat pengiriman barang.

“Sering ditemui pengirim yang tidak jujur. Ini mengakibatkan keterlambatan. PT. Pos Indonesia juga akan mengedukasi pengirim mengenai ketentuan yang berlaku. Di atas USD 75 harus dikenakan Bea dan Pajak,” jelasnya.

Menurutnya Batam memang menjadi tujuan belanja, khususnya dari marketplace. Karena itu produktifitas pengiriman barang dari Batam tergolong tinggi. Namun karena Batam  mendapat perlakukan khusus, maka pengawasan harus tetap dilakukan.

“Namun kita tetap mengupayakan agar tidak ada hambatan. Kami bersama stakeholder sudah melakukan berbagai langkah utnuk percepatan. Mulai dari memperbaiki layout gudang dan penerapan  sistem automatisasi,” jelasnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here