TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Komunikasi kurang baik yang dibangun Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Riau, menjadi penyebab guru PNS SMA/SMK/SLB setempat berunjukrasa menunutut pemprov segera membayar tunjangan gaji ke-13 dan 14 tahun 2018 serta tunjangan profesi guru triwulan IV tahun 2018, Senin (11/4) lalu.

“Ini murni kesalahan Disdik. Kalau mereka komunikasinya baik dengan guru, aksi itu tidak akan terjadi,” kata Ketua Komisi IV, DPRD Kepri, Teddy Jun Askara, Selasa (12/4).

Teddy mengatakan, Disdik Kepri sejak awal seharusnya menjelaskan kepada guru PNS menyangkut kendala pembayaran tunjangan gaji ke-13 dan 14 tahun 2018 serta tunjangan profesi guru triwulan IV tahun 2018.

Pria akrab disapa TJA itu mengungkapkan, tunjangan gaji ke-13 dan 14 yang dijanjikan Pemprov Kepri pada tahun lalu memang tidak dianggarkan di APBD 2018, karena defisit anggaran mencapai Rp560 miliar.

Kendati demikian, pembayaran itu bisa saja dilakukan tahun 2019 ini, namun Disdik harus meminta fatwa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) Provinsi Kepri agar tidak menyalahi aturan.

“Disdik harus memiliki dasar aturan yang kuat. Soalnya di daerah lain bisa bayar, kenapa Kepri tidak,” imbuhnya.

Kemudian, menyangkut tunjangan profesi guru triwulan IV tahun 2018 yang belum dibayar, kata Teddy, persoalan itu dikarenakan alokasi anggaran pusat untuk pembayaran itu tidak masuk ke dalam nomenklatur APBD 2018.

“Anggaran pusat itu turun setelah APBD 2018 disahkan. Sehingga tidak bisa dicairkan” ungkapnya.

Lanjutnya, pembayaran tunjangan profesi guru ini akan dianggarkan di APBD Perubahan 2019 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Disdik akan segera membayar. Itu merupakan hak guru,” sebutnya.

Laporan: Mn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here