TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, dipenuhi banyak catatan dan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang dalam rapat paripurna penyampaian SK DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Tanjungpinang 2018, di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (14/5).

Sempat molor 2 jam, rapat paripurna yang semulai dijadwalkan 09.00 Wib baru dimulai pada 11.00 Wib tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Ahmad Dani dan dihadiri Walikota Tanjungpinang Syahrul.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Muhammad Arif menyampaikan ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Tanjungpinang yang diberikan catatan dan rekomendasi dari hasil pembahasan Pansus. Dikatakan Arif, perlu diketahui bahwa APBD 2018 tersebut merupakan peralihan pada Kepemimpinan Lis Darmansyah-Syahrul, tetapi yang melaksanakan adalah Penjabat (Pj) Walikota yang pada saat itu, Raja Ariza.

“Jadi ini memang, LKPJ transisi. Karena lebih kurang satu tahun itu, Pj walikota yang melaksanakan. Tetapi visi misinya kepemimpinan, Lis-Syahrul. Kami melihat beberapa catatan terkait dengan serapan anggarannya, kemudian tentang kinerja, yang ketiga tentang kesesuaian anggaran itu dengan RPJMD walikota,” jelas Arif yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain itu, lanjut Arif menyampaikan OPD yang mendapatkan catatan DPRD terutama kepada OPD yang berurusan dengan masyarakat langsung. Seperti, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perkim dan Kebersihan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Disitu kami melihat satu persatu anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2018. Jadi ada beberapa daya serap angggarannya masih rendah, terus masalah kinerja yang masih kurang, kemudian tidak kesesuaian dengan RPJMD,” jelasnya.

Dijelaskan Arif, mungkin ada beberapa OPD ini yang sisi lainnya lebih baik, namun sisi lainnya lagi perlu ada catatan. Beberapa program yang disampaikan itu, terkait dengan hasil fisiknya 100 persen tetapi realisasinya tidak mencapai 100 persen. Kemudian masih ada sejumlah program kegiatan yang tidak terlaksana, padahal sudah masuk dalam proses perencanaan di masing masing OPD.

“Kemudian permasalahan pelayanan publik yang kita jumpain menjadi catatan kami. Diharapkan kedepannya dari LKPJ ini yang sifatnya rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk memberikan perubahan terhadap pelayanan publik itu kedepannya dengan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Ditambahkan Sekretaris Pansus LKPJ, Hasan, bahwa salah satu catatan terpenting juga yaitu mengenai penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di Satpol PP yang bidang penegak Perda, dipindahin ke kelurahan.

“Jadi kinerja dari ASN menjadi tidak optimal karena tidak sesuai dengan bidangnya. Dengan ini kami mengharapkan kepala daerah bisa mengevaluasi ini, serta bisa mengembalikan ASN sesuai dengan bidang dan keahliannya,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Tanjungpinang Syahrul menerima SK rekomendasi DPRD Kota Tanjungpinang. Ia menyampaikan dari rekomendasi tersebut, akan mengevaluasi kepada OPD-nya.

“Kita menerima saja, dan berterima kasih, atas rekomendasi yang diberikan. Atas rekomendasi tersebut Pemko Tanjungpinang akan mengevaluasi. LKPJ ini kan tahun 2018, kiat evaluasi agar tidak terjadi lagi,” ujar Syahrul singkat.

(Rk/rd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here