TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com — Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, akan membuat “pojok rehabilitasi” di tiap-tiap kecamatan untuk memudahkan warga mendapatkan pelayanan seputar proses rehabilitasi maupun konsultasi tentang bahaya narkoba.
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor BNN Tanjungpinang di Kelurahan Senggarang, jika memerlukan informasi terkait permasalahan rehabilitasi narkoba.
“Cukup kunjungi pojok rehabilitasi yang ada di kecamatan masing-masing,” kata Kepala BNN Kota Tanjungpinang, AKBP Darsono disela peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (Hani) 2019, di Aula Bulang Linggi, Tanjungpinang, Rabu (26/5).
Dikatakan Darsono, pojok rehabilitasi tersebut akan bekerjasama dengan pihak petugas puskesmas, bidan, atau rumah sakit di kecamatan setempat. Karena BNN masih kekurangan personel.
Tanjungpinang sendiri, lanjutnya, memiliki empat kecamatan, yakni Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, dan Kecamatan Tanjungayun Sakti.
“Nanti petugas kesehatan itu yang akan membantu kami memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga setempat,” ungkap Darsono.
Dia menjelaskan, pojok rehabilitasi juga merupakan wujud komitmen BNN untuk mencegah pengaruh narkoba di tengah-tengah masyarakat.
BNN, kata dia, memang lebih mengedepankan upaya pencegahan narkoba dibanding penegakkan hukum.
“Apabila perlu dihukum, rehabilitasi menjadi pilihan,” imbuhnya.
Darsono menambahkan, pada tahun ini BNN menargetkan akan merehabilitasi 40 penyalah guna narkoba, sementara tahun lalu BNN sudah merampungkan rehabilitasi terhadap 120 penyalah guna narkoba.
“Kami mengimbau bagi penyalah guna atau pecandu narkoba yang ingin sembuh, silahkan lapor ke BNN. Kami siap membantu sampai sembuh,” imbuhnya.
Pada peringatan HANI tahun 2019, BNN bersama Pemkot Tanjungpinang dan pihak keamanan terkait turut menandatangani MoU Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
P4GN adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba.
“Untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh instansi pemerintah dalam upaya tersebut, dengan mendorong satgas di instansi pemerintah menjadi pelaku P4GN secara mandiri,” sebut Darsono.
(Mn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here