NATUNA, SIJORITODAY.com – – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan Direktur BIN Mayjend Irwansyah membahas mengenai kedaulatan dan pengamanan daerah perbatasan di sela-sela acara KTT G-20 di Osaka Jepang, 28-29 Juni 2019.

Dalam kesempatan itu, Hamid Rizal mengatakan pemerintah pusat terus memperkuat pertahanan dan keamanan di Kabupaten Natuna, Kepri. Pasalnya, Natuna merupakan pintu terdepan wilayah perairan bangsa ini.

“Pertahanan di Natuna untuk antisipasi dampak konflik yang terjadi di Laut China Selatan, juga mencegah terjadinya pencurian ikan. Ini pos paling depan. Pintu negara terdepan,” ujar Hamid Rizal melalu siaran pers yang disampaikan oleh Roni Indra, Kasubag Hubungan Antar Lembaga Pemkab Natuna, Sabtu (29/6/2019).

Menurut Hamid Rizal, dengan memperkuat pengamanan di Natuna, tidak mudah pihak luar untuk keluar-masuk wilayah Indonesia.

Saat ini landasan di Natuna sudah bisa digunakan oleh pesawat tempur. Landasan tersebut sudah diperlebar 45 meter.

“Artinya kalau dalam keadaan genting, dua pesawat bisa langsung meluncur,” ungkapnya.

Selain itu, ia menambahkan Natuna juga harus diamankan oleh meriam penangkis udara, penempatan Paskhas, flight pesawat, pemasangan radar baru dan drone juga disiapkan.

“Dengan demikian, apa yang terjadi di Laut China Selatan bisa dilihat di Jakarta,” ujarnya.

Selain itu, adanya pengamanan juga akan meminimalisasi pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Pasalnya, akan ada patroli di sekitar perairan tersebut.

“Kalau sekarang dia mikir karena di situ ada kapal yang besar, ada kapal patroli, marinir, apalagi kalau ada drone, nanti kelihatan ada yang masuk, ya kejar saja,” imbuhnya.

Ia juga menekankan bahwa program bela negara di Natuna harus lebih ditingkatkan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga perairan Indonesia.

“Bela negara harus plus di sana, kalau di sini bagaimana berpikiran melawan paham-paham tidak jelas itu, di sana juga. Kemudian, kalau terjadi perang, itu tidak takut, untuk itu bela negaranya agak semimiliter,” tutur Hamid Rizal.

Dirinya menambahkan, pengelolaan di Natuna dilakukan secara terpadu. Urusan pemerintahan daerah ditangani oleh Kemendagri, sedangkan untuk pembangunan alutsista, menjadi kewenangan Kemenhan dan TNI.

Pemerintah pusat, kata dia, mengakui Natuna memang wilayah yang rawan lantaran semua negara punya kepentingan terhadap wilayah itu. Untuk itu, percepatan pembangunan infrastruktur pun terus dilakukan.
(Mn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here