TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Plt Gubernur Kepri, Isdianto akan mengukuhkan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kepri dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepri. Kedua forum ini untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Kepri, dalam bingkai NKRI.

“Pembentukan FPK dan FKDM ini sesuai dengan amanat Permendagri, yang harus dibentuk oleh Kesbangpol. Dengan Wakil Gubernur sebagai Ketua Pembinanya,” ujar Ir. Lamidi, Kepala Kesbangpol Kepri, Kamis (5/9).

Pengukuhan tersebut akan digelar di Gedung Daerah, Minggu (8/9). Disejalankan dengan Deklarasi Kebangsaan oleh 1500 orang, yang berasal dari lebih 30 suku di Indonesia yang ada di Kepri.

FPK dibentuk dalam rangka menciptakan hidup rukun dan tertib, dalam bingkai NKRI. Walaupun di Kepri terdapat berbagai macam suku dan etnis, tetap satu dan saling menghargai. FPK ini terdiri dari perwakilan suku-suku dan etnis di Indonesia yang ada di Kepri.

Ada lebih dari 30 suku yang dominan di Kepri. Termasuk suku Jawa yang terkenal dengan perkumpulan Among Mitronya. Juga Bawean dan bahkan juga Papua. Sedangkan FKDM merupakan perpanjangan tangan pemerintah, dalam upaya pencegahan, antisipasi, deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

“Jadi kalau ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ekonomi, sosial dan budaya, maka FKDM sudah tahu duluan. Karena jaringannya sudah sampai ke desa,” tambah Lamidi. Saat ini FKDM telah aktif melaporkan kondisi di masing-masing wilayah.

“FKDM melaporkan perkembangan situasi di wilayah masing-masing setiap hari. Lalu laporan itu kami teruskan ke Kementerian Dalam Negeri. Awalnya sebulan sekali. Lalu seminggu sekali. Sudah sejak enam bulan terakhir, laporannya setiap hari,” jelas Lamidi.

FKDM ini akan menjadi ujung tombak informasi di Kepri. Jika ada bibit-bibit ancaman, maka FKDM langsung melaporkan ke pemerintah. Begitu juga dengan FPK. Jika ada perselisihan antar suku, maka FPK yang akan menjadi mediator. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here