ANAMBAS, SIJORITODAY.com – – Amri, Warga Desa Air Biru, Kecamatan Jemaja hingga kini masih menunggu langkah-langkah yang akan di ambil terhadap Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Kabupaten Kepulauan Anambas atas pengaduannya (Amri-red) terkait dugaan perampasan dan penjualan lahan milik Negara di Kawasan Hutan Produksi (HP) ke pihak Perusahaan Terbatas (PT) yang berlokasi di sejumlah titik seperti Mentelo, Merubak dan Mensayat di sekitaran Wilayah Desa Air Biru, Kecamatan Jemaja beberapa waktu lalu.

Amri merasa kecewa dengan Pihak KPH Unit VI Anambas yang dinilai tidak bekerja sebagaimana mestinya. Karena Laporan atas dugaan Penyerobotan Ratusan Hektar Lahan Negeara ini telah dilaporkan oleh Amri ke Pihak Polhut Anambas telah berlangsung sejak beberapa bulan silam.

“Semestinya para oknum masyarakat yang menjual lahan negara ini sudah dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan,” ucap Amri.

Untuk itu, Amri berharap agar Kepala KPH Anambas bisa menyikapi persoalan yang sedang terjadi saat ini, mengingat apa yang telah dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat, Oknum Pj. Kepala Desa maupun Oknum Camat Jemaja telah melampaui kewajaran, sehingga perlu penegasan serta Effek Jera terhadap pelaku agar perkara penyerobotan lahan di wilayah kepulauan Jemaja tidak lagi terjadi.

Untuk itu, Amri berharap agar apa yang ia sampaikan kepihak Polhut beberapa bulan silam bisa dijadikan sebagai acuan dan modal utama buat Polhut maupun Kepala KPH Anambas untuk melaksanakan tugas dalam menjaga Hutan Kawasan di Kepulauan Jemaja.

“Sudah berbulan-bulan tapi tak ada juga reaksinya, Saya Sudah Lapor sama Polhut dan mereka sudah turun ke lokasi, tapi hingga sekarang senyap-senyap aja, tak jelas juga kelanjutan nya seperti apa,” jelas Amri dengan nada kesal.

Jaeri Yanto, Kepala KPHP Unit VI Anambas

Kepala KPHP Unit VI Anambas, Jaeri Yanto membantah atas sangkaan tidak merespon terkait laporan Amri kepihaknya beberapa bulan silam.

Dirinya telah melaksakan tugas dengan semaksimal mungkin dengan bukti bahwa telah ada disposisi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Kepri yang ditujukan ke Kepala Bidang yang membidangi soal itu untuk melakukan beberapa hal dalam upaya menangani perkara yang ada.

“Siapa bilang kita tak merespon, ini buktinya. Kan sudah ada disposisi dari Kadis Propinsi untuk Kabid agar segera melalukan 4 (Empat) hal di Anambas,” jelas Jaeri kepada awak media ini ketika itu.

Dia melanjutkan, pihaknya sangat ingin sekali membantu masyarakat dan ingin agar melakukan monitoring di Desa-desa, namun ada banyak persoalan yang hingga kini belum bisa di realisasikan sehingga pelaksanaan yang dicanangkan untuk memberikan sosialisasi, Pemasangan Papan Informasi Larangan penebangan hutan, Spanduk Himbauan, Patroli Keliling dan sebagainya jadi terhambat.

Terutama kata Jaeri soal keuangan, pihaknya hingga saat ini tidak memiliki dana Operasional sama sekali dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Kepri sehingga mereka tidak bisa melakukan sosialisasi atau melakukan Patroli di lapangan.

“Di Kantor KPH ini Kita tidak ada Duit Operasional, kalau kita tidak pegang duit bagaimana kita bisa patroli, setiap bergerak perlu duit seperti Biaya Untuk Pompong, Makan anggota dan lain-lain, itu semua harus kita pikirkan juga. Kalau tidak ada anggaran operasional lantas kita bayar pakai apa?. Terkecuali kita punya donatur dari Desa atau Kecamatan, enak juga lah,” jelas Jaeri.

Dikatakannya, pihaknya ingin sekali melakukan patroli di tiap-tiap desa, namun lebih lanjut kata Jaeri, lagi-lagi anggaran lah yang menjadi batu sandungan buat mereka untuk melakukan aktifitas dilapangan.

“Jangankan Duit untuk turun ke lapangan, meja ini saja dipinjam dari Pemda Anambas, bayangkan itu,” Tutup Jaeri. (Bg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here