TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang, telah menangani 15 pelanggaran pada pemilu serentak tahun 2019.
Dari 15 pelanggaran pemilu tersebut, tujuh di antaranya merupakan temuan Bawaslu Tanjungpinang, sementara delapan lainnya bersumber dari laporan masyarakat maupun peserta pemilu.
“Ke-15 pelanggaran itu terdiri dari 12 pelanggaran pidana pemilu, dua pelanggaran administrasi dan satu pelanggaran kode etik,” kata Ketua Bawaslu Tanjungpinang, Zaini, belum lama ini.
Untuk 12 pelanggaran pidana itu, kata Zaini, tujuh di antaranya dihentikan pada tahapan pembahasan kedua di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), yaitu sudah masuk ke tahap penyelidikan tapi tidak sampai ke tahap penyidikan.
“Berdasarkan hasil kajian sentra gakkumdu, itu tidak memenuhi unsur pidana pemilu sebagaimana pasal yang disangkakan,” ungkapnya.
Sedangkan lima kasus lainnya, lanjut dia, sudah lolos ke tahap penyidikan kemudian penuntutan hingga sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang bahkan diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Riau.
Kemudian terhadap dua pelanggaran administrasi, Bawaslu Tanjungpinang juga telah melaksanakan sidang dugaan pelanggaran administrasi.
Yang pertama pada saat tahapan pencalonan, di mana hasil putusan sidang saat itu, KPU Tanjungpinang selaku terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi.
“Satu kasus lagi terjadi pada tahapan kampanye. Namun tidak sampai ke sidang pemeriksaan, karena saat itu laporan yang masuk tidak memenuhi sayarat formil dan materiil,” imbuhnya.
Selanjutnya, khusus pelanggaran kode etik pemilu terjadi di tahun 2018.
Salah satu komisioner KPU Tanjungpinang yang dijadikan temuan oleh Bawaslu, lalu diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan sudah ingkrah.
“Hasil putusan saat itu ialah sanksi peringatan,” ujar Zaini.
(Mn)
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here