TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com — Aksi walk out mewarnai sidang paripurna pembentukan alat kelengkapan periode 2019-2024, di ruang sidang kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Senin 14  Oktober 2019.
Aksi walk out itu dilakukan oleh fraksi Gerindra dan Hanura-PAN.
Kedua fraksi menolak menyetujui paripurna pembentukan AKD karena masih menggunakan tata tertib DPRD Kepulauan Riau yang lama yakni periode 2014-2019.
Ketua Fraksi Gerindra, Onward Siahaan, menyatakan pembentukan AKD harus memakai tatib yang baru untuk periode 2019-2024.
“Seharusnya tunggu tatib baru selesai dievaluasi Kemendagri, baru dibentuk KAD,” ujar Onward.
 
Anggota Fraksi Hanura, Uba Ingan Sigalingging meminta pembentukan seluruh AKD yang bersifat tetap selain pimpinan DPRD, harus menunggu tatib DPRD Kepulauan Riau yang baru
“Jika pembentukan AKD ini tetap dilanjutkan, maka pihaknya akan menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),” imbuh Uba.
Meski kedua fraksi menyatakan walk out, pembentukan alat kelengkapan dewan tetap disahkan oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak atas kesepakatan para fraksi yang mengikuti sidang tersebut hingga usai.
(Mn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here