Ilustrasi. (Foto: google)

Oleh: Ambok Akok (Pemimpin Redaksi Sijoritoday.com)

*Tajuk Rencana/Editorial

 
IBARAT Vocalis, tak butuh waktu lama bagi Syahrul sang Wali Kota Tanjungpinang untuk “melantunkan” musik cadas, mengiringi akhir tahun 2019. Dia tampak begitu reaktif di “panggung” pemerintahan yang tengah dilakoninya.

Lihatlah, kebijakan larangan untuk tidak merayakan pergantian tahun baru cukup memberi aroma yang terkesan “blunder” ditengah-tengah masyarakat majemuk.

Sehingga, kebijakan Wali Kota terhadap momen pergantian tahun menuai pro dan kontra. Ada pihak yang mendukung bahkan sebaliknya. Lantas, bagaimana kita menyikapinya?

Menyikapi kontroversi tersebut, Redaksi berpendapat bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Wali Kota Tanjungpinang kurang jeli dalam menerbitkan kebijakan. Disatu sisi Wali Kota tidak salah dalam menerbitkan himbauan kepada masyarakat yang tujuannya positif, tetapi dilain sisi redaksional juga harus dikemas agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.

Perlu dipahami kembali bahwa Walikota adalah jabatan pemerintahan, bukan jabatan kelompok, etnis atau agama tertentu. Secara sepintas himbauan yang diterbitkan memang hanya perihal himbauan, tetapi secara substansi mengandung makna larangan.

Namun jika kita amati dengan seksama redaksional dari isi himbauan, elemen masyarakat terkesan diartikan secara keseluruhan. Sementara Kota Tanjungpinang adalah kota yang majemuk, dimana ada elemen masyarakat yang menjadikan malam pergantian tahun sebagai perayaan hari besar agama.

Jika yang dimaksud Wali Kota dalam himbauan tersebut adalah khusus untuk umat Islam, lalu kenapa harus Wali Kota yang mengeluarkan himbauan ? Bukankah yang lebih tepat adalah organisasi keagamaan seperti MUI atau lembaga keagamaan lainnya.

Lalu muncul pertanyaan kembali, apakah Tahun Baru Masehi merupakan bagian dari perayaan Islam sehingga diintruksikan untuk dilaksanakan di Masjid, Surau dan Musholla ? Wajar jika kemudian himbauan ini memancing reaksi dan multipersepsi di kalangan masyarakat.

Harapannya, tentu pro kontra ini tidak semakin berlarut-larut, dan tidak terkesan ada diskriminasi terhadap elemen masyarakat tertentu.

Satu sisi patut kita apresiasi bahwa Wali Kota Tanjungpinang memiliki keinginan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan, tidak mendatangkan mudharat. Namun sebagai kepala daerah, Wali Kota hendaknya lebih jelih dalam melihat persoalan secara lebih komprehensif. Persoalan manfaat dan mudharat tentunya tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi, tetapi juga harus di lihat dari berbagai sisi.

Jika perayaan tahun baru berpotensi menjadi ajang perbuatan-perbuatan tercela, apakah dengan himbauan tersebut akan menghilangkan perbuatan yang dimaksud ? Lalu, apakah para pedagang yang menjadikan perayaan tersebut sebagai ladang mencari rezeki juga adalah kemudharatan ? Dan bagaimana pula bagi elemen masyarakat yang memang menjadikan tahun baru sebagai perayaan hari besar agama, apakah juga dilarang ? Jika tidak, bagaimana membedakannya dan apa konsekuensinya ?

Wali Kota Tanjungpinang hendaknya segera menerbitkan edaran, guna meluruskan persepsi yang sudah terlanjur viral dimedia sosial. Setidak-tidaknya, Wali Kota harus pahami posisinya yang merupakan milik dari semua elemen masyarakat yang ada di Kota Tanjungpinang. Jangan yang dihindari adalah perbuatan tercela, tetapi masyarakat yang ingin menikmati pergantian tahun baru harus dilarang. Apalagi bagi mereka yang berharap malam tahun baru sebagai ajang dalam mencari rezeki.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here