Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tanjungpinang, Yandri

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Tanjungpinang Timur kian ramai diperbincangkan.

Terkait kasus ini, Ketua DPC PKB Tanjungpinang, Yandri menyikapi persoalan yang menimpa kadernya.

Menurut Yandri, dirinya tetap menghormati proses hukum berlaku. Bahkan, dirinya menunggu secara resmi bila ada pihak-pihak yang berencana membuat pengaduan pada pihak berwenang.

“Tidak tertutup kemungkinan, kita tetap mematuhi proses. Apabila ada pihak yang membuat pengaduan ke polisi ya silakan,” ujar Yandri, Rabu (5/2/2020) kemarin.

Yandri mengaku, pihaknya tidak bisa menindak secara sepihak. Sebab, lanjut Yandri, sesuai kode etik partai memiliki sanksi hukum bagi kadernya.

“Kalau benar kita akan proses, tapi kalau itu tidak benar maka DPC PKB dan Rini akan mengambil langkah hukum untuk menuntut balik. Karena ini tuduhan yang jelas sudah merugikan nama baik Rini dan Partai ,” katanya.

Dirinya juga tidak menampik, partainya akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), apabila Rini Pratiwi bersalah.

“Kalau benar terbukti dipengadilan beliau menggunakan ijazah palsu. Maka kita akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), karena sudah masuk ranah tindak pidana,” sebut Yandri.

Sebelumnya, kata Yandri, dirinya telah memanggil dan mempertanyakan soal itu kepada Rini.

Dikatakannya, Rini Pratiwi pun menyangkal dugaan ijazah palsu tersebut. Justru, Rini menyatakan siap dengan bukti-bukti yang kuat.

“Sebelum ada pemberitaan kita sudah ada pemanggilan kepada Rini, dia sudah siap dengan bukti-bukti yang kuat
dia merasa kalau dia benar dan siap dilaporkan,” tuturnya.

Yandri berharap agar penanganan tuduhan penggunaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada kadernya bersifat transparan, dirinya juga menegaskan partainya akan menghormati proses hukum yang berlaku.

Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Tanjungpinang, Maiyanti

Sementara ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maiyanti mengaku tidak tahu persis soal dugaan ijazah palsu tersebut.

Karena, kata Maiyanti, belum ada laporan secara resmi yang masuk ke sekretariat dewan.

“Lebih rinci permasalahannya saya juga belum tau karena memang belum ada yang melapor k sekretariat dewan,” tandasnya. (Tf)

Editor: Taufik

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here