TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – -Surat Keputusan (SK) terkait Gubernur Kepri defenitif sampai saat ini masih belum ada kepastian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Isdianto masih tetap menjalankan tugasnya sebagai Plt Gubernur Kepri dan bekerja tanpa tandem dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kondisi itu membuat banyak kalangan bertanya dan membuat analisanya masing-masing.

Dimana praduga pun mengerucut pada adanya kepentingan politik yang melatarbelakangi SK Gubernur Definitif tidak kunjung turun.

Tentu hal ini mengakibatkan kekosongan sejumlah Kepala OPD di pemerintahan provinsi.

“Itu kewenangan pusat, kita tunggu hasil dari pusat,” jawab Isdianto singkat, Rabu (17/06) lalu.

Sementara dari Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak terkesan acuh.

“Oh tanya dia lah, jangan tanya saya, mana saya tau,” jawabnya ketus.

Jumaga mengaku pihak DPRD Kepri belum mendapatkan surat pengangkatan Definitif Gubernur.

“Suratnya belum datang ke Dewan, dari pusat menteri belum, kalau menteri perintah kan baru kita pelajari itu,” terangnya.

Pengamat Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Adji Suradji Muhammad menduga adanya permainan dari partai PDIP.

“Secara politik, saya menduga bahwa ada terkaitan statusnya pak isdianto kenapa berlarut-larut dengan pilgub 2020, salah stunya misalnya secara politik, kan pak isdianto sudah menyatakan akan maju dengan menggunakan kendaraan lain,” ucapnya.

Bahkan, Adji Suradji menduga bahwa ini permainan politiknya PDIP.

“Supaya pak isdianto tidak mempunyai kewenangan penuh mengelola provinsi ini,” tandasnya.

Suradji mengatakan salah satu akibatnya dari ini penempatan pejabat pemprov pun terhambat.

“Salah satunya untuk penempatan kepala dinas ada hambatan,” ucapnya.

Selain Adji, analisa pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Oksep Adhayanto menilai penempatan kepala dinas dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah untuk roda pemerintahan yang lebih baik.

“Bisa saja pak Plt Gubernur berkoordinasi dengan kementerian terkait pengangkatan Kepala Dinas oleh sebab itu jangan sampai gara-gara tidak bisa mengangkat Kepala Dinas Pemprov roda pemerintahan tidak jalan,” tutur Oksep.

Justru, amatan Oksep jauh berbeda dengan pendapat Adji. Dikatakannya, tidak harus karena Plt, ini karena terkait roda pemerintahan.

“Intinya memang harus ada koordinasi lah dengan kementerian terkait menyikapi itu,” tutupnya.

Penulis : Ilham
Editor: Taufik. K

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here