TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com — — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tanjungpinang melakukan sosialisasi tentang Peraturan Presiden (Perpers) No 64 Tahun 2020, terkait perubahan kedua Perpres 82 Tahun 2018, di Nite & Day Hotel Laguna Bintan-Tanjungpinang. Jum’at (19/6) kemarin malam.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tanjungpinang Agung Utama menerangkan adanya Perpres yang baru ini, maka negara akan selalu hadir dalam memastikan jaminan kesehatan untuk rakyat Indonesia.

“Selama Tahun 2020 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III tetap di subsidikan pemerintah pusat sebesar Rp. 16.500/orang/bulan. Sehingga peserta hanya membayar sebesar Rp. 25.000, dengan kata lain tidak ada kenaikkan,” terangnya.

Agung menjelaskan untuk Tahun 2021 mendatang, peserta PBPU dan BP kelas III tetap disubsidi oleh pemerintah, namun dengan angka yang berbeda. Kata Agung, Tahun 2021 disubsidi sebesar Rp. 7.000/bulan.

“Jadi untuk tahun 2021 peserta hanya membayar 35.000/ bulan, karena disubsidi 7.000/bulan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam upaya mendukung masa tanggap Covid-19, Agung mengatakan pihak BPJS pada tahun ini peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kembali kepesertaanya dengan hanya melunasi tunggakan iuran 6 bulan secara bertahap hingga Desember 2021.

“Jika memang masih ada sisa tunggakan, maka akan diberikan kelonggaran pelunasan sampai dengan Tahun 2021, agar status kepesertaanya tetap aktif, kemudian untuk Tahun 2021 dan seterusnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tiunggakan sekaligus,” katanya lagi.

Agus mengungkapkan juga kenapa perlu adanya penyesuaian iuran program JKN, karena untuk menjaga keseimbangan program tersebut, memberikan pelayanan tepat waktu dan berkualitas, bahkan terjangkau bagi negara dan masyarakat serta berkeadilan sosial.

“Dalam menetapkan iuran JKN, pemerintah menimbang beberapa faktor yakni, kemampuan peserta membayar iuran, langkah perbaikan keseluruhan sistem JKN, mempertimbangkan tingkat inflasi di bidang kesehatan, kebutuhan biaya Jaminan Kesehatan, gotong royong antar segmen dan terakhir menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum,” tutupnya.

Penulis : Ilham

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here