NATUNA, SIJORITODAY.com – – Dewan Perwakipan Rakyat Daeraj (DPRD) Natuna menggelar tapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pidato Bupati Natuna Terhadap Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna tahun 2019.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna (30/6/2020) ini di pimpin langsung oleh, Ketua DPRD Natuna, Andes Putra yang didampingi, Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda, Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin sidik dan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam kata sambutan, menyampaikan, bahwa agenda ini merupakan implementasi realisasi pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Darah Sebagaimana telah di ubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan PERDA tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Berdasarkan laporan keuangan Tahun 2019 melalui APBD Kabupaten Natuna secara keseluruhan telah dianggarkan belanja sebesar Rp 1.227.391.053.774,00 (satu triliun dua ratu dua puluh tujuh milar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah),” ucapnya.

“Sedangkan realisasi penyerapan sebesar 90,55%, yakni Rp 1.111.409.674.258,30 (satu triliun seratu sebelas miliar empat ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh emapt ribu dua ratus Liam puluh delapan rupiah dan tiga puluh sen),” tambahnya.

Lanjut Hamid, Realisasi Pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp 1.350.963.641.174.67 (satu triliun tiga ratus lima puluh milar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah dan enam puluh tujuh sen) atau 102,83% dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 131.724.680.536,01,

“Silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp 153.479.191.137,36 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilar puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh dan tiga puluh enam sen) untuk laporan Realisasi APBD tahun 2019 sudah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI perwakilan Provinsi Kepualawan Riau, dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkapnya.

Hamid menjelaskan bahwa Peredikat WTP merupakan kali ke lima secara keseluruhan atau kali ke tiga secara berturut-turut diraih oleh pemerintah daerah Kabupaten Natuna, sejak tahun 2017.

“Untuk prestasi tersebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada pemerintah Kabupaten Natuna. Hamid Rizal berharap prestasi ini dapat dipertahankan untuk masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 dimana dalam penyusunan APBD, senantiasa berpedoman kepada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, yang tentunya dapat dijadikan acuan penataan pengeloaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akutabel. (Iwan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here