ANAMBAS, SIJORITODAY.com – Dinas PUPRPRTR Kabupaten Anambas kurang mengenakan denda keterlambatan pekerjaan kepada PT ABPK yang mengerjakan Pembangunan Jalan Piabung-Muntai SMK, Kecamatan Palmatak pada tahun 2018 silam. Adapun denda yang belum dikenakannya mencapai Rp141.546.435,04.

Dari data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menyebut, selain belum dikenakan denda, pekerjaan pembangunan itu juga tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp702.656.184,04 dari nilai kontrak Rp18.997.184.148,35 tanggal 13 April 2018 lalu dan terjadi addendum hingga bertambah nilai kontrak menjadi Rp18.997.192.986,94

Namun, catatan BPK, yang tidak sesuai spesifikasi senilai Rp702.656.184,04 itu sudah diselesaikan pihak pelaksana (PT ABPK) dengan cara menyetorkan ke kas daerah.

Kepala Dinas PUPRPRTR Anambas, Isa Hendra mengatakan, pihak penyedia telah menyelesaikan temuan 2018 itu. Hanya saja, pihak pelaksana belum menyelesaikan pengenaan denda tersebut.

“Denda yang belom, kita sudah surati. Kita mau undang mereka rapat, tapi masih covid,” kata Isa Hendra beberapa waktu lalu.

Disinggung nilai kekurangan volume yang cukup besar selisihnya, Isa Hendra mengklaim pihaknya telah maksimal dalam mengawasi pekerjaan tersebut.

“Kalau masalah besar selisih volume itulah kemampuan kami mengawasi yang jelas kami sudah maksimal dan mengikuti aturan,” tungkasnya.

Dalam LHP BPK atas LKPD Kabupaten Anambas tahun anggaran 2018 menyebutkan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender itu
terhitung mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan 09 Oktober 2018 dengan pengawasan dilakukan oleh CV KK.

Pada pelaksanaan disepakati adanya addendum kontrak nomor tanggal 03 September 2018 yang disepakati perubahan salah satunya
kesepakatan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari yang bertambah menjadi 230 hari kalender dari tanggal 13 April 2018 sampai dengan 28 November 2018.

Pekerjaan dinyatakan telah selesai 100% sesuai berita acara penyerahan pertama (PHO) tanggal 26 Desember 2018 dan telah dibayar lunas.

Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan fisik dengan PPK, PPTK, Penyedia dan Konsultan Pengawas dengan cara pengambilan sample berupa sample core dan test pit.

“Tujuan dari pengambilan sample ini adalah untuk pembuktian volume kuantitas dan kualitas item pekerjaan tersebut. Telah disepakati oleh seluruh pihak bahwa pengambilan sample secara uji petik mewakili semua panjang pekerjaan dan akan dilakukan pengujian kualitas dilaboratorium,” tulis Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang diterima sijoritoday.com.

Adapun hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 27 Februari 2019 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu sebagai berikut:

1) Kekurangan volume pekerjaan atas Pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat Kelas A Sebesar Rp555.473.647,83. Berdasarkan kontrak diketahui bahwa volume pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat Kelas A adalah sebesar 3.047,22 m3 dengan harga satuan item pekerjaan Lapisan sebesar
Rp1.544.164,81 sehingga nilai item pekerjaan tersebut sebesar Rp4.705.409.892,33.

Lapisan Pondasi Agregat Kelas A telah ditentukan dalam spesifikasi kontrak dengan ketebalan sebesar 20 cm.

Menurut data BPK, Dinas PUPRPRKP kurang mengenakan denda keterlambatan sebesar
Rp141.546.435,04 berdasarkan laporan progres pekerjaan per 28 November 2018 diketahui sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak tanggal 28 November 2018 progres pekerjaan sebesar 87,69% sehingga masih terdapat kekurangan progres pekerjaan sebesar 12,31%.

Berdasarkan kekurangan progres pekerjaan tersebut PPK mengenakan denda keterlambatan dari tanggal berakhirnya kontrak sampai dengan tanggal serah terima pekerjaan sebesar Rp63.140.970,00.

Hasil konfirmasi BPK dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas diketahui bahwa pengenaan denda atas keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan dari Penyedia tidak dapat diperhitungkan dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan melainkan diperhitungkan sebesar 1/1000 x jumlah hari keterlambatan x nilai kontrak atau bagian kontrak.

Hasil perhitungan kembali atas denda keterlambatan yang seharusnya dikenakan kepada Penyedia diketahui PPK kurang mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp141.546.434,71.

Penulis: Redaksi

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here