Reni, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.comm – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Reni angkat bicara terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak kunjung terealisasi hingga kini.

Menurutnya, Walikota Tanjungpinang setengah hati hendak membagikan BLT susulan yang sudah dinanti-nanti oleh 8413 KK masyarakat yang terdampak Covid-19 itu.

“Kalau memang Walikota ada maksud membagikan BLT itu tentunya udah langsung disegerakan karena pendataan itu udah lama,” katanya, Selasa (8/12/20).

Politisi partai Hanura itu juga mengaku heran dengan alasan Pemko Tanjungpinang yang menjadikan anggaran sebagai penyebab tidak dibaginya anggaran itu.

Reni menegaskan, pihaknya telah menyetujui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD perubahan Tahun 2020 sebesar 74,06 Milliar Rupiah, anggaran BTT ini seharusnya dapat mengakomodir pembagian BLT.

“Anggarannya setahu saya masih ada sisa kok di BTT, kan untuk penanganan Covid-19 ini menggunakan anggaran BTT, sebelumnya juga menggunakan anggaran BTT,” tegasnya.

Meski demikian, anggota DPRD Tanjungpinang tiga periode itu juga meminta masyarakat tidak menyalahkan Amrialis Kadinsos Kota Tanjungpinang atas tidak terealisasi nya BLT itu.

“Pak Am (Amrialis-red) juga tidak bisa disalahkan, karena anggaran itu tidak di Dinsos mereka hanya mendata. mereka kan udah mendata,” ungkapnya.

Menurutnya, tindakan Kadinsos Kota Tanjungpinang yang melaporkan hasil pendataan secara lisan itu sudah benar.

Ia juga menerangkan bahwa Dinsos tidak memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran BTT dan semua kewenangan ada tim gugus tugas yang diketuai oleh Teguh Ahmad Syafari Sekda Kota Tanjungpinang.

“BTT itu yang mengelola tim gugus, bukan Dinsos yang ketuanya itu Sekda Kota Tanjungpinang,” terangnya.

Reni juga meminta agar Pemko Tanjungpinang tetap membagikan hak masyarakat yang terdampak Covid-19 itu di tahun mendatang dengan menggunakan BTT APBD 2021 yang sebesar 4 Milliar Rupiah.

“Kita dari DPRD udah sepakat kok anggaran ada, jadi berikanlah ke masyarakat. Kalau kita nggak bisa beri full 600 ribu per KK ya kita beri sesuai dengan kemampuan kita,” pintanya. (Nuel)

Editor : Ode

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here