Rumah Sakit Provinsi Kepri (RSUP). Foto: dok/sijoritoday.com

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, Yusmanedi menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Jon Barus, Kasubag perencanaan di RSUP terkait pengadaan 4 unit laptop untuk penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020.

Pemberian sanksi itu menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2020 terkait kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 di Pemerintah Provinsi Kepri yang menjadikan pengadaan yang bernilai Rp65.450.000,- itu menjadi temuan dalam pemeriksaan.

Pengadaan laptop itu diduga tidak masuk kriterianya untuk penanganan COVID-19 dan tidak termasuk dalam item pengadaan kategori darurat dalam hal penanganan COVID-19.

Ditemui Sijori Today diruangannya, Jon Barus berdalih, pengadaan laptop itu dianggap perlu dilakukan untuk proses penanganan Covid-19 secara administrasi.

“Urgensinya tentu pengelolaan kegiatan itu didukung sarana dan prasarana. Pengadaan laptop untuk mendukung proses administrasi,” jawabnya kepada sijoritoday.com, Kamis (14/1).

Barus menegaskan, proses pengadaan 4 unit laptop itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen pengadaan, pengadaan tersebut dilakukan mengacu kepada peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan jasa dalam pengadaan darurat, yaitu dalam hal pengadaan berupa barang maka dalam tahap pelaksanaan pemilihan dapat diganti dengan surat pesanan. Penunjukan penyedia dilakukan dengan surat penunjukan dan pemesanan nomor 27/SPP/RSUD-RAT/38.49/IV/2020 kepada CV Global Mandiri Sukses secara non-katalog/reguler.

“Terkait dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditiadakan sehingga tidak ada batasan tertinggi harga barang/jasa. Dalam dokumen kontrak, Penyedia tidak menyediakan bukti kewajaran harga. Yang dicantumkan hanya surat keterangan harga wajar dari penyedia,” tulis LHP BPK tahun 2020 terhadap penanganan COVID-19 di Provinsi Kepri.

Sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pasal 40 ayat 1.

Disisi lain, Barus mengaku laptop yang diadakan itu tidak masuk kriteria penanganan Covid-19 sehingga mengakibatkan dirinya dijatuhi sanksi.

“Proses pengadaan udah sesuai, cuman memang kami menganggarkan itu ada saat komponen item itu tidak masuk dalam satu komponen itu. kriteria penanganan Covid-19,” tegasnya.

Secara terpisah, Yusmanedi Direktur RSUD-RAT mengatakan, pengadaan 4 unit laptop itu dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai direktur.

“Yang penganggaran penanganan Covid yang pertama PPK nya pak Santo, waktu itu saya kan baru sebulan menjabat sebagai Direktur. Kalau yang kedua saat ini kan belum terlaksana semuanya,” katanya.

Penulis: Nuel
Editor: Akok

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here