Anggota LSM Scrap Indonesia Maju, Suherman

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – – Anggota LSM Scrap Indonesia Maju, Suherman menyoroti sanksi teguran tertulis yang diberikan oleh Direktur RSUP Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang kepada Jon Barus Kasubag perencanaan.

Ia menilai, penjatuhan sanksi itu seharusnya melibatkan pengawas internal pemerintah dan penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk memastikan tidak ada unsur pidananya.

“Penjatuhan sanksi teguran ini seharusnya melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Penegak Hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk dikembangkan serta memastikan apakah perbuatan ini murni hanya sekedar perbuatan administrasi atau ada unsur perbuatan pidananya,” katanya, Jum’at (15/1).

Ia juga menilai, pengadaan laptop yang bukan komponen penanganan Covid-19 yang dilakukan Jon Barus sudah masuk dalam penyalahgunaan wewenang.

“Tindakan menggeser suatu anggaran bukan pada Peruntukan yang sudah ditetapkan masuk kategori Penyalahgunaan Kewenangan dan dapat disebut sebagai
Administrative Corruption ,” ujarnya.

“Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku, akan tetapi ada individu-
individu tertentu yang berupaya memanfaatkan memperkaya diri
atau mencari keuntungan dari situasi yang ada,” sambungnya.

Menurut Herman, penggeseran anggaran untuk pengadaan yang bukan peruntukannya bukan hal baru di Indonesia. Namun kebanyakan dari tindakan penggeseran anggaran itu berakhir dengan berurusan dengan hukum.

“Penggeseran anggaran dan menggunakan bukan peruntukannya banyak terjadi di indonesia dan endingnya berakhir berurusan dengan penegak hukum, karena dianggap menyalahgunakan kewenangan,” bebernya.

Sebelumnya, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, Yusmanedi menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Jon Barus, Kasubag perencanaan di RSUP terkait pengadaan 4 unit laptop untuk penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020.

Pemberian sanksi itu menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2020 terkait kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 di Pemerintah Provinsi Kepri yang menjadikan pengadaan yang bernilai Rp65.450.000,- itu menjadi temuan dalam pemeriksaan.

Pengadaan laptop itu diduga tidak masuk kriterianya untuk penanganan COVID-19 dan tidak termasuk dalam item pengadaan kategori darurat dalam hal penanganan COVID-19.

Ditemui Sijori Today diruangannya, Jon Barus berdalih, pengadaan laptop itu dianggap perlu dilakukan untuk proses penanganan Covid-19 secara administrasi.

“Urgensinya tentu pengelolaan kegiatan itu didukung sarana dan prasarana. Pengadaan laptop untuk mendukung proses administrasi,” jawabnya kepada sijoritoday.com, Kamis (14/1).

Barus menegaskan, proses pengadaan 4 unit laptop itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen pengadaan, pengadaan tersebut dilakukan mengacu kepada peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan jasa dalam pengadaan darurat, yaitu dalam hal pengadaan berupa barang maka dalam tahap pelaksanaan pemilihan dapat diganti dengan surat pesanan. Penunjukan penyedia dilakukan dengan surat penunjukan dan pemesanan nomor 27/SPP/RSUD-RAT/38.49/IV/2020 kepada CV Global Mandiri Sukses secara non-katalog/reguler.

“Terkait dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditiadakan sehingga tidak ada batasan tertinggi harga barang/jasa. Dalam dokumen kontrak, Penyedia tidak menyediakan bukti kewajaran harga. Yang dicantumkan hanya surat keterangan harga wajar dari penyedia,” tulis LHP BPK tahun 2020 terhadap penanganan COVID-19 di Provinsi Kepri.

Sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pasal 40 ayat 1.

(Nuel)

Editor: Akok

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here