Yuniarni Pustoko Weni, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengungkapkan penyebab Pemko Tanjungpinang yang menunda pembagian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2021 ke masing-masing OPD.

Menurut Weni, penundaan pembagian DPA itu disebabkan pimpinan DPRD yang belum memberikan tanda tangan persetujuan atas dokumen tersebut.

“DPA itu dibatalkan karena tidak ada tandatangan pimpinan DPRD,” katanya, Selasa (26/1).

Ia juga mengaku kaget dengan kebijakan Walikota Tanjungpinang yang hendak membagikan DPA itu meskipun belum memperoleh tanda tangan persetujuan dari pimpinan DPRD.

“Mereka tidak ada datang ke sini mengambil, tiba-tiba mereka mau bagikan DPA. Harusnya Walikota bertanya mana tandatangan pimpinan DPRD,” ujarnya.

Anggota fraksi PDIP itu juga membeberkan alasan pimpinan DPRD belum memberikan persetujuan atas DPA tersebut.

Ia menerangkan, sebelumnya Badan Musyawarah (Banmus) DPRD telah menjadwalkan pertemuan dengan TAPD sebelum DPA ditandatangani, namun TAPD tidak memenuhi pertemuan itu.

“Jadi DPA itu kan ada tenggang waktunya, Banmus udah menetapkan hari dan jam bertemu TAPD tapi TAPD tidak hadir dan kita bubar,” bebernya.

Ia juga menyoroti etika pejabat yang ditunjukkan oleh Rahma, Walikota Tanjungpinang yang tidak berkoordinasi dengan DPRD.

“Tapi kalau boleh kita kerucutkan lagi kembali lagi kepada etika dan koordinasi,” ucapnya.

Meski demikian, Weni memastikan pimpinan DPRD akan menandatangani DPA tersebut setelah bertemu bersama Walikota dan TAPD Tanjungpinang.

“Tapi insyaallah kalau hari ini bisa kita selesaikan, bisa duduk bersama,” tambahnya.

Sebelumnya Pemko Tanjungpinang telah mengagendakan pembagian DPA ke masing OPD pada Selasa (26/1) pagi tadi.

Namun, tanpa memberikan alasan yang jelas, Pemko Tanjungpinang menunda pembagian DPA tersebut.

(Nuel)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here