Rahma, Walikota Tanjungpinang Usai Menghadiri Acara Sertijab Lurah Air Raja di Kantor Lurah Air Raja, Rabu (27/1) Pagi.

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Wali Kota Tanjungpinang, Rahma membenarkan bahwa penundaan pembagian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2021 ke masing-masing OPD disebabkan pimpinan DPRD yang belum menandatangani persetujuan DPA itu.

Rahma mengatakan, pembagian DPA itu tinggal menunggu tandatangan persetujuan dari Yuniarni Pustoko Weni selaku Ketua DPRD Kota Tanjungpinang.

“Kita menunggu tanda tangan dari DPRD yah, menurut informasi hari ini ditandatangani ketua DPRD nya karena untuk wakil ketuanya sudah,” katanya, Rabu (27/1).

Selain itu, Rahma mengatakan ditundanya pembagian DPA itu juga disebabkan Teguh Ahmad Syafari Sekda Kota Tanjungpinang yang dalam keadaan sakit.

“Selain itu, semalam pak Sekda nya lagi tidak enak badan sakit. Jadi tentu saya harus bersama-sama dengan Sekda, sekaligus beliau punya DPA,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, sejauh ini komunikasi antara dirinya dan pimpinan DPRD berjalan dengan harmonis.

“Alhamdulillah lancar komunikasi,” katanya.

Sebelumnya Pemko Tanjungpinang telah mengagendakan pembagian DPA ke masing-masing OPD pada Selasa (26/1) pukul 10.00 pagi.

Namun, tanpa memberikan alasan yang jelas, Pemko Tanjungpinang menunda pembagian DPA tersebut.

Kepada media, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengungkapkan penyebab Pemko Tanjungpinang yang menunda pembagian DPA APBD 2021 itu.

Menurut Weni, penundaan pembagian DPA itu disebabkan pimpinan DPRD yang belum memberikan tanda tangan persetujuan atas dokumen tersebut.

“DPA itu dibatalkan karena tidak ada tandatangan pimpinan DPRD,” katanya, Selasa (26/1).

Ia juga mengaku kaget dengan Pemko Tanjungpinang yang telah mengagendakan pembagian DPA itu meskipun belum memperoleh tanda tangan persetujuan dari pimpinan DPRD.

“Mereka tidak ada datang ke sini mengambil, tiba-tiba mereka mau bagikan DPA. Harusnya Walikota bertanya mana tandatangan pimpinan DPRD,” ujarnya.

Anggota fraksi PDIP itu juga membeberkan sejumlah penyebab pimpinan DPRD belum memberikan persetujuan atas DPA tersebut.

Ia menerangkan, sebelumnya Badan Musyawarah (Banmus) DPRD telah menjadwalkan pertemuan dengan TAPD sebelum DPA ditandatangani, namun TAPD tidak memenuhi pertemuan itu.

“Jadi DPA itu kan ada tenggang waktunya, Banmus udah menetapkan hari dan jam bertemu TAPD tapi TAPD tidak hadir dan kita bubar,” terangnya.

Ia juga menyoroti etika pejabat yang ditunjukkan oleh Rahma, Walikota Tanjungpinang yang tidak berkoordinasi dengan DPRD.

“Tapi kalau boleh kita kerucutkan lagi kembali lagi kepada etika dan koordinasi,” ucapnya.

Meski demikian, Weni memastikan pimpinan DPRD akan menandatangani DPA tersebut setelah bertemu bersama Walikota dan TAPD Tanjungpinang.

“Tapi insyaallah kalau hari ini bisa kita selesaikan, bisa duduk bersama,” tambahnya.

(Nuel)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here