TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Kepolisian Resort (Polres) Tanjungpinang masih melakukan penyelidikan terhadap toko Freesia yang berada di Kilometer 10 Tanjungpinang. Toko tersebut diduga telah menjual sepeda non-SNI.

Polisi sempat mengamankan sejumlah sepeda di toko tersebut. Namun, tindak lanjut dari kasus tersebut masih dilakukan penyelidikan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat reskrim) Polres Tanjungpinang, AKP Rio Reza Parindra mengaku masih terus dilakukan penyelidikan. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang.

“Terkait sepeda tersebut sampai sekarang kita masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan, dari mana asal sepeda tersebut,” ungkapnya.

Seperti dilansir detik.com, kewajiban sepeda roda dua memiliki SNI diwajibkan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto — kini menjadi Menteri Koordinator Perekonomian– pada 2018. Hal itu seiring Airlangga menandatangani Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib.

Pasal 3 ayat 2 menyatakan Pemberlakuan SNI sepeda roda dua secara wajb berlaku terhadap sepeda roda dua dengan klasifikasi model berupa

a. sepeda anak
b. sepeda kota (city bike)
c. sepeda gunung (mountain bike)
d. sepeda balap
e. sepeda lipat (folding bike)
f. sepeda BMX

“Pemberlakuan SNI sepeda roda dua secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku terhadap sepeda roda dua hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian bunyi Pasal 4 ayat 1 Permenperin Nomor 30/2018.

Untuk memperoleh SNI harus dilakulan uji teknis, yaitu kepada :

  1. Rangka sepeda.
  2. Garpu sepeda.
  3. Stang kemudi.
  4. Sadel.
  5. Pedal
  6. Roda

Setelah lolos uji teknis, maka sepeda itu berhak diberi stempal SNI.

“Pembubuhan tanda SNI dilakukan pada bagian rangka sepeda roda dua dengan cara stiker atau stamping,” bunyi Pasal 27 ayat 1.

Pelaku usaha yang melanggar tidak memperoleh SNI tetapi tetap mengedarkan sepeda roda dua, maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pasal 120 UU Perindustrian mengancam siapa pun yang mengedarkan barang tanpa SNI kena hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.

Pasal 120 UU Perindustrian selengkapnya berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Mis)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here