Tuai kritikan, Kasatpol PP Jelaskan Kembali Dasar Penegakan Prokes

0
155

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Proses penegakan Protokot Kesehatan yang ditegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sempat menuai kritik dari masyarakat.

Padahal dalam tugasnya Satpol PP hanya menjalankan tugas yang telah tercantum dalam perwako 44 Tahun 2020 yang mengatur tentang protokol kesehatan di Kota Tanjungpinang.

Kasatpol PP Kota Tanjungpinang Ahmad Yani mengaku pihak Satpol dalam hal ini telah bekerja secara profesional sesuai aturan.

“Tim kita bekerja secara profesional sesuai aturan, yang melanggar ya dikenakan sanksi yang berlaku, seperti yang tertera dalam perwako 44 Tahun 2020 Bab 3 bagian Kedua Kewajiban pasal 5,” jelasnya, Selasa (23/2/2021).

Perwako 44 Tahun 2020 bab 3 bagian Kedua pasal 5 dijelaskan huruf a. Bagi perorangan : 1. menggunakan masker dengan baik yaitu menutupi hidung dan mulut hingga dagu setiap keluar rumah, berinteraksi dengan orang Iain yang tidak diketahui status kesehatannya dan/atau di tempat/fasilitas umum;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (hand sanitizeì;
3. menjaga jarak interaksi (physical distancing) minimal 1 (satu) meter dengan orang lain dalam setiap aktifitas/kegiatan; dan menghindari kerumunan

Selain perorangan juga di atur untuk para pemilik usaha yang tertera dalam huruf b, bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara serta penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:

  1. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pernahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID- 19;

2.  menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan/atau pencuci tangan berbasis alkohol (hand sanitizen yang mudah di akses dan memenuhi standar kesehatan;

3.melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan dini kesehatan setiap orang yang akan beraktifitas di tempat atau fasilitas umum pada tempat kegiatan/usahanya antara Iain dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun) dan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;

4.melarang masuk orang/pengunjung yang tidak menggunakan masker dan/atau memiliki gejala demam/ nyeri tenggorokan/batuk/pilek dan/atau sesak nafas ke tempat kegiatan/usahanya;

  1. menerapkan aturan jaga jarak secara fisik (physical distancing) antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
  2. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala tempat kegiatan/usahanya termasuk filter alat pendingin udara (air conditioner) ;
  3. membatasi kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/ tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;
  4. membatasi jumlah maksimal orang dalam sarana moda transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah; dan
  5. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID- 19.

Dalam Pasal lain di jelaskan mengenai denda yang berlaku seperti tertera dalam bagian kedua sanksi pasal 9 yang tertulis, (1)        Sanksi pelanggaran penerapan disiplin protokol kesehatan sebagaİ upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:
a. bagi perorangan:

  1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. kerja sosial, yaitu membersihkan sampah dan menyapu fasilitas umum atau area publik selama 60 (enam puluh) menit; dan
    3. denda administratif sebesar RP. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan apabila melakukan pelanggaran selanjutnya;

b. bagİ pelaku usaha:

  1. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran kesatu;
    2. denda administratif untuk pelanggaran kedua sebesar RP. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari untuk pelanggaran ketiga; dan
  3. pencabutan İzin usaha untuk pelanggaran keempat.

c. bagi pengelola, penyelenggara serta penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:

  1. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran kesatu;
  2. denda administratif untuk pelanggaran kedua sebesar RP. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);
    3. pencabutan izin usaha bagi tempat dan fasilitas umum yang memiliki izin usaha untuk pelanggaran ketiga.

Berdasarkan pasal diatas Ahmad Yani menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.

(Mis)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here