Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Indra Pomi Nasution. Ist

PEKANBARU, SIJORITODAY.com – Dinas PUPR Pekanbaru kurang mengawasi proyek-proyek pekerjaan yang dibiayai APBD tahun 2019 bahkan tahun 2020. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau tahun 2020 kembali menemukan fakta terjadinya kekurangan volume setiap tahunnya di dinas yang dipimpin Indra Pomi Nasution itu.

Akibatnya, empat paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Kesehatan menjadi temuan BPK RI Perwakilan Riau. Empat paket pekerjaan itu merupakan pembangunan gedung.

Temuan BPK itu berupa kekurangan volume atau tidak sesuai spesifikasi atas pekerjaan yang berakibat pada kelebihan pembayaran kepada kontraktor atau pihak penyedia.

Adapun empat pekerjaan menjadi temuan BPK itu seperti Pembangunan Lanjutan Islamic Center, tiga unit gedung SKPD, dua unit gedung OPD dan pembangunan satu unit Rumah Sakit kelas C di Pekanbaru.

Pada pembangunan Islamic Center di area perkantoran Pemko Pekanbaru, Tenayan Raya, berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen dan pemeriksaan fisik bersama PPTK, Konsultan Pengawas, PT VES. BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp227.179.163,07.

Kekurangan volume itu terdapat pada pekerjaan lantai, tangga, plafond, dinding, finishing, turap, penunjang tangga akses, mekanikal, elektrikal, kusen pintu dan jendela, dan pekerjaan kubah.

Selain itu, kekurangan volume pekerjaan juga ditemukan BPK pada pembangunan tahap II tiga unit kantor OPD Pemko Pekanbaru sebesar Rp542.190.517,13.

Pembangunan tahap II tiga unit gedung ini dinyatakan selesai dan pekerjaan telah dibayar sebesar Rp74.958.235.750,00 atau 95,00% dari nilai kontrak dan sisa nilai kontrak yang belum dibayar sebesar Rp3.945.170.250,00.

BPK juga menemukan kekurangan volume atas pembangunan tahap II dua unit gedung kantor OPD Pemko Pekanbaru sebesar Rp471.417.697,57. Tidak tanggung-tanggung semua kekurangan volume nilainya ratusan juta rupiah.

Pembangunan tahap II ini dinyatakan selesai dan pekerjaan telah dibayar sebesar Rp58.613.350.000,00 atau 100% dari nilai kontrak.

Selain pembangunan gedung OPD, BPK juga menemukan kekurangan volume pada pembangunan lanjutan Rumah Sakit kelas C Pekanbaru sebesar Rp43.720.249,78. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan tunda bayar tahun anggaran 2019 yang direalisasikan pada tahun anggaran 2020.

Kondisi kekurangan volume di atas mengakibatkan kelebihan bayar kepada PT. VES sebesar Rp227.179.163,07, PT. HMP sebesar Rp471.417.697,57, PT. RO sebesar Rp43.720.249,78 dan PT. GN sebesar Rp542.190.517,13.

Dalam laporan BPK, terjadinya kekurangan volume dan kelebihan bayar itu disebabkan oleh Kadis PUPR dan Kadinkes Pekanbaru yang belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan. PPK paket pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinkes juga belum optimal mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Pekanbaru memerintahkan Kadis PUPR untuk memperhitungkan kekurangan volume sebesar Rp542.190.517,13 saat pembayaran akhir kepada PT. GN.

BPK meminta agar Kadis PUPR memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan bayar pada PT. VES sebesar Rp227.179.163,07 dan PT HMP sebesar Rp471.417.697,57 dengan menyetor ke kas daerah.

Kadinkes Pekanbaru juga diminta untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pada PT RO sebesar
Rp43.720.249,78 dengan menyetor ke kas daerah.

Realitanya, paket-paket proyek kerap sekali terjadi kelebihan pembayaran maupun kekurangan volume di dinas PUPR Pekanbaru. Fakta kekurangan volume ini pun menggambar fenomena yang timpang.

Indra Pomi, Kepala Dinas PUPR Pekanbaru dikonfirmasi sijoritoday.com mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi BPK Perwakilan Riau tahun 2020.

“Sedang ditindak lanjuti,” kata dia, Jumat.

Menurutnya, pengawasan terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan dari PPTK, pembantu PPTK maupun konsultan pengawas.

“Temuan itu kan se-kota pekanbaru, ada di beberapa dinas dan tentu kontraknya banyak juga, kalau di rinci setiap kontrak pasti nilainya ngak sebesar itu, contoh misalnya kontrak 5 M kalau kelebihan bayarnya 40 juta, kan ngak terlaku beras jika di prosentasekan,” ujarnya.

(Nuel)

Editor: Redaksi

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here