TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Anggota DPRD Provinsi Kepri, Lis Darmansyah keheranan melihat Pemko Tanjungpinang yang akan memberikan sanksi bagi masyarakat dan pegawai yang tidak mau menerima vaksin Covid-19.

Menurut Lis, sanksi administratif hanya akan berlaku jika Pemko Tanjungpinang mendaftarkan pegawai dan masyarakat sebagai penerima vaksin. Jika tidak didaftarkan masyarakat, tidak ada aturan yang bisa mensanksi masyarakat.

“Perpres Nomor 14 Tahun 2020, boleh nggak diberikan sanksi? Sangat boleh. Tapi dengan catatan bahwa daftarkan dia sebagai penerima vaksin. Kalau dia tidak terdaftar diberikan sanksi tidak boleh, aturan mana?,” katanya, Rabu (23/6/2021).

Penyampaian Lis itu diperkuat oleh Perpres Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 13 a disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 dan tidak mengikuti vaksin Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
  2. Penundaan atau penghentian layanan administratif pemerintahan, dan/atau
  3. Denda.

Mengacu pada Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan bisa dipidana paling lama satu tahun atau denda paling banyak 100 juta Rupiah.

Mantan Wali Kota Tanjungpinang itu mengusulkan agar Pemko Tanjungpinang mendaftarkan pegawai dan masyarakat umum sebagai penerima vaksin.

Usai didaftarkan, masyarakat diberikan undangan vaksin selayaknya Pilkada agar masyarakat tahu lokasi dan jadwal vaksinasi untuk mengantisipasi kerumunan.

“Metodenya untuk mensukseskan vaksinasi ini harusnya menggunakan aparat pemerintah dari Kelurahan seperti RT/RW seperti Pilkada mengumumkan daftar penerima vaksin,” tuturnya.

Setelah terdaftar sebagai penerima vaksin, pegawai dan masyarakat yang tetap menolak vaksin dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2020.

“Kalau dia tidak melaksanakan vaksin tanggal tersebut, baru dia boleh diberikan sanksi. Ini tidak, diumumkan secara ujuk-ujuk akan diberikan sanksi, kalau saya, saya gugat itu,” tegasnya.

Lis meminta agar Pemko Tanjungpinang mengingat kewajibannya untuk mendaftarkan pegawai dan masyarakat sebagai penerima vaksin, tidak hanya mengancam pemberian sanksi bagi yang menolak.

“Inikan tidak, tahu-tahu pegawai-pegawai pemerintah yang tidak mau menerima vaksin akan diberikan sanksi, daftarkan dulu dong mereka sebagai penerima Covid-19. Kita pemerintah pola pikir macam orang yang terserang Covid-19,” pintanya.

(Nuel)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here