BINTAN,SIJORITODAY.com – – Bupati Bintan Apri Sujadi meminta agar Pemko Tanjungpinang segera mengakhiri kebijakan antigen berbayar di posko penyekatan perbatasan Tanjungpinang-Bintan selama PPKM darurat.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya juga sudah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait adanya kebijakan antigen berbayar yang dikenakan bagi warga Bintan yang akan ke Kota Tanjungpinang tersebut disejumlah posko penyekatan perbatasan.
Menurutnya, dalam menangani pandemi Covid-19 hendaknya pemerintah berjalan beriringan bukan sendiri-sendiri. Apalagi kebijakan yang ditempuh justru membebani masyarakat antar wilayah.
“Tentunya kita sangat prihatin dan pemberlakuan antigen berbayar bagi warga Bintan tentu saja sangat tidak elok. Untuk itu, kita telah meminta agar Satgas Covid 19 Kepri hendaknya dapat turun atas keluhan masyarakat serta mencari solusi yang terbaik agar jangan terkesan adanya pemerintahan yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya, Kamis (15/7) pagi.
Salah satu Tokoh Pemuda Kijang sekaligus Ketua Organisasi Forum Orang Bintan, Topik juga mengutarakan bahwa terkait kebijakan tes swab antigen dengan biaya Rp 150 ribu per sekali antigen yang telah diterapkan oleh Pemko Tanjungpinang bagi warga Bintan yang akan ke Kota Tanjungpinang hendaknya dapat ditinjau kembali.
Sebab menurutnya karena seyogyanya Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan pada dasarnya jaraknya hanya sekitar 20 Km dimana warga banyak yang bekerja di Kota Tanjungpinang namun tinggal di Kabupaten Bintan begitu juga sebaliknya.
Menurutnya, kalau saja warga yang sehari-hari bolak-balik Bintan-Tanjungpinang, antigen harus bayar Rp 150 ribu dan itu berlaku hanya untuk 1 hari saja. Bisa dibayangkan kalau sebulan berapa banyak yang harus dikeluarkan biaya untuk antigen di posko penyekatan itu.
“Dan kenapa hanya warga Bintan saja yang notabene PPKM Mikro pergi ke Tanjungpinang tapi dikenakan wajib antigen berbayar sementara kita tau bahwa warga Tanjungpinang yang notabene dengan status PPKM Darurat untuk ke Bintan saja, tidak ada pemberlakuan wajib antigen berbayar itu, sebagai contoh ada warga Tanjungpinang untuk beli durian ke Bintan dan mereka tidak harus wajib antigen,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga mengeluhkan terkait dengan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum kebijakan tersebut dijalankan. Ia juga berkeyakinan bukan tidak mungkin jika nantinya para pelaku yang termasuk dalam sektor esensial dan kritikal juga akan diminta untuk menjalani tes swab antigen tersebut.
“Tidak adanya sosialisasi sebelum kebijakan berlaku. Para petugas Pos Penyekatan juga tidak menanyakan ke warga apakah warga termasuk orang/pelaku profesi yang termasuk sektor kritikal atau esensial yang notabene tidak wajib antigen. Seharusnya harus ada sosialisasi ke masyarakat terlebih dahulu, jadi mereka dapat lebih paham sebelum kebijakan tersebut dijalankan,” tutupnya. (Btn)
Editor : Redaksi
