Ing Iskandarsyah, mantan Ketua Komisi II DPRD Kepri.

TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Mantan Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengajak seluruh stakeholder mendukung penuh upaya Gubernur Ansar Ahmad mengambil alih pengelolaan retribusi labuh jangkar.

Terlebih, perjuangan panjang Provinsi Kepri mendapatkan haknya memungut retribusi dari aktivitas labuh jangar ini tidak mudah.

Sidang Non Ligitasi yang dihadiri akademisi dan para pejabat esselon 2 dari Kemenkumham menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam implementasi pungutan jasa labuh jangkar antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Iskandarsyah menilai silang pendapat antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan mengenai kewenangan atas PAD dan PNBP yang dipungut Kementerian Perhubungan harus segera di carikan jalan keluarnya.

Sebenarnya kata Iskandarsyah, Pemprov Kepri memiliki dasar yang kuat untuk mengelola retribusi labuh jangkar sejauh 0-12 mil sesuai Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2017, Pemprov Kepri bersama DPRD Kepri telah mengesahkan Perda 9 Tahun 2017 tentang Retribusi, ini merupakan Bentuk Kesiapan Provinsi Kepri dalam mengelola jasa Pelayaran.

Perda tersebut, mengatur tentang hak pengelolaan jasa pelayaran kepelabuhanan di ruang laut, seperti jasa labuh jangkar/parkir kapal, serta penggunaan perairan yang berlangsung dalam ruang laut merupakan hak pengelolaan Pemerintah Daerah provinsi yaitu 0-12 Mil dari bibir pantai.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah memisahkan fungsi regulator dan operator dalam industri pelabuhan. Lahirnya Undang-Undang tersebut menyebabkan PT. Pelabuhan Indonesia hanya berwenang sebagai operator dan berubah status menjadi pelaku usaha biasa.

Oleh karena itu Undang-Undang Pelayaran yang baru menjadikan hak monopoli PT. Pelabuhan Indonesia pada kegiatan usaha industri pelabuhan dihapuskan. Aturan ini juga perlu kita cermati sebagai Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur aktivitas kepelabuhanan.

“Saya cukup memahami alur perjuangan terkait labuh jangkar ini, termasuk sejarah lahirnya Perda 9 Tahun 2017 Tentang Retribusi,” katanya, Selasa (30/11/2021).

Iskandarsyah menuturkan, sebelum Perda 9 Tahun 2017 lahir terjadi silang pendapat antara Pemerintah Provinsi dan BP Batam dalam melakukan pungutan labuh jangkar.

Saat itu, ia memperingatkan BP Batam agar menyerahkan pungutan labuh jangkar ke Pemprov Kepri. BP Batam pun akhirnya mengiyakan permintaan Ing karena sadar retribusi labuh jangkar adalah kewenangan provinsi.

“Pertanyaan nya kenapa BP Batam Melepaskan kewenangan pungutuan labuh jangkar ke Provinsi Kepri ? dikarenakan Kota Batam menyadari bahwa provinsi mempunyai dasar hukum yang sudah sangat jelas terkait Kewenangan dalam melakukan pungutan dari kegiatan labuh jangkar,” ungkapnya.

Politisi PKS itu pun mencontohkan pajak parkir Bandara Soetta yang menyumbang PAD Pemko Tangerang sebesar Rp 35 milliar, dan sudah seharusnya Kepri juga dapat menikmati hal yang sama.

“Aneh sekali jika hak kita sebagai Pemerintah Daerah di batasi hanya dengan selembar surat, dan menimbulkan pertanyaan kenapa Pemerintah Pusat melalui Menteri Perhubungan ingin menguasai retribusi labuh jangkar yang sejak awalnya menjadi kewenangan daerah,” tegasnya.

Iskandarsyah pun memberikan opsi kepada Pemprov Kepri apabila pungutan retribusi labuh jangkar ini tetap ditolak oleh Pemerintah Pusat.

Opsi pertama, Pemerintah Provinsi Kepri tetap mengelola pungutan khusus untuk labuh jangkar dan jasa kepelabuhanan, sedangkan puluhan Item yang lain silahkan di kelola oleh pusat.

Kedua, pungutan retribusi labuh jangkar boleh di pungut oleh pusat asalkan Pemerintah Daerah mendapatkan bagi hasil 50 persen dari pungutan tersebut. (*)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here