BATAM,SIJORITODAY.com – Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau kecewa dengan Pemerintah Pusat yang batal menyerahkan pengelolaan labuh jangkar ke Pemprov Kepri.
Padahal, penyerahan labuh jangkar tinggal menunggu MoU dengan Kemenhub, namun kembali gagal.
“Saya sangat kecewa sekali terhadap Pemerintah Pusat,” kata Wahyu Wahyudin Anggota Fraksi PKS, Senin (21/3/2022).
Menurut Wahyu, sudah seharusnya Pemerintah Pusat menyerahkan pengelolaan retribusi labuh jangkar.
Labuh jangkar sangat potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih disumbang pajak kendaraan bermotor.
“Jangan dilupakan kalau kita ini 96 persen laut,” ujarnya.
Anggota Komisi IV itu pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjemput langsung pengelolaan labuh jangkar ke Pemerintah Pusat.
Ia pun meminta agar Pemprov Kepri memfasilitasi akomodasi komponen masyarakat ke Jakarta.
“Saya berharap seluruh komponen masyarakat berkumpul menyuarakan meminta kepada Pemerintah Pusat agar labuh jangkar bisa diberikan ke Kepri,” pintanya.
Sebelumnya, pada Kamis (17/3/2022) lalu, Gubernur Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa Pemprov Kepri gagal mengelola retribusi labuh jangkar.
Gagalnya penarikan retribusi labuh jangkar itu merupakan hasil kajian Pemerintah Pusat yang masih menetapkan labuh jangkar sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Hasil kajian-kajian beberapa Kementerian di pusat mereka tetap pada prinsipnya bahwa labuh jangkar masih menjadi sumber PNBP,” katanya, Kamis (17/3/2022).
Ansar mengungkapkan, Pemprov Kepri hanya diberikan kewenangan untuk mengelola bisnis di kawasan labuh jangkar seperti food storage, boarding, dan logistik.
Bisnis ini akan dikelola oleh BUMD Kepri dengan menggandeng pihak ketiga.
“Kita diberikan ruang untuk memanfaatkan semua bisnis yang ada di kawasan-kawasan labuh itu,” ungkapnya.
Ansar pun mengaku tidak kecewa meskipun gagal menarik retribusi labuh jangkar. Bagi Ansar, Pemprov Kepri adalah bagian dari pusat.
Selain itu, Pemprov Kepri juga memiliki program yang dalam realisasinya akan dibantu oleh Pemerintah Pusat.
“Kita bagian integral dari Pemerintah Pusat, yang penting keinginan kita mereka penuhi,” tambahnya.
(Bora)
Editor: Nuel
