BATAM,SIJORITODAY.com – Biaya listrik mahal melalui penetapan kWh, Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Kepri menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Bright PLN Batam, Jumat 25 Maret 2022.
Aksi ini menyampaikan aspirasi mengenai keberatan masyarakat membayar tarif listrik. Khususnya perumahan subsidi dan pemadaman listrik yang tidak profesional.
Koordinator lapangan GPR Kepri, Zulfikar Rahman menyampaikan bahwa pihaknya kecewa terhadap PT Bright PLN Batam.
“Kami menilai pihak PLN, bekerja tidak profesional. Hal ini terlihat dari penetapan kWh listrik masyarakat bagi perumahan subsidi. Disamaratakan dengan perumahan elit lainnya,” ucapnya.
Hal ini tentu merugikan masyarakat apalagi kondisi pandemi saat ini. Ia menilai, seharusnya Bright PLN mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Ia menilai sangat dibebankan ketika kWh listrik disamaratakan dengan perumahan elit lainnya. Jelas secara pemakaian berbeda namun harus membayar beban yang sama.
Dalam orasi nya, mahasiswa tersebut meminta PT Bright PLN Batam beradu data.
Mengenai penetapan kWh perumahan subsidi yang memberatkan masyarakat.
Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil investigasi dan penyampaian aspirasi.
Dari masyarakat mengenai beban listrik yang tinggi harus dibayarkan oleh mereka. Padahal penggunaan listrik sama seperti biasanya dan tergolong tidak banyak.
Selain itu terdapat permasalahan pemadaman listrik. Dianggap tidak profesional oleh Bright Batam mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan khususnya masyarakat.
Tidak sedikit barang elektronik masyarakat rusak akibat pemadaman tersebut.
Ia pun meminta pertanggungjawaban pihak PLN, ketika masyarakat mendapatkan kerugian atas kerugian eletronik yang rusak.
Pemadaman listrik yang tidak jelas menunjukkan bukti ketidakpastian dalam manajemen.
“Lembaga di bawah naungan negara seharusnya bukan melemparkan permohonan maaf melainkan harus memberikan kepastian ganti rugi,”ucap Zulfikar.
Tiga tuntutan telah di sampaikan kepada Bright PLN Batam. Pihaknya menunggu 14 hari kerja untuk ditindaklanjuti.
Apabila tidak ditindaklanjuti maka mahasiswa tergabung di GPR Kepri akan mengawal permasalahan ini sampai ke Kementerian BUMN RI.
“Kami akan menggelar aksi di pusat untuk menyampaikan bahwa unsur pimpinan Bright Batam tidak mampu menjalankan organisasi dengan baik sehingga menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Pimpinan Bright Batam harus segera dievaluasi,” Zulfikar Rahman selaku koordinator lapangan. (prb)
Editor : Liza
