TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Ratusan ribu hektar perairan Kabupaten Bintan ditetapkan menjadi kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Penetapan itu termuat dalam Kepmen KKP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
Adapun kawasan konservasi itu seluas 138.661 hektar, terbagi dalam tiga wilayah, di Teluk Sebong 4.500 hektar, Gunung Kijang 23.300 hektar, dan Bintan Pesisir 110.700 hektar.
Kawasan Konservasi berbatasan langsung dengan Singapura, kawasan pariwisata yang berkembang pesat dan berada pada jalur perlintasan perniagaan laut yang ramai, serta menghadap ke Laut Cina Selatan yang memiliki potensi perikanan dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP, Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, penetapan kawasan konservasi untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan habitat asuhan ikan.
Kawasan konservasi juga untuk mendukung hasil tangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711, yang termasuk dalam zona penangkapan ikan untuk industri yang dibatasi jumlah penangkapannya dengan berbasis pada kuota penangkapan.
“Prinsip dari kawasan konservasi adalah spill over effect atau dampak limpahan, di kawasan yang dilindungi, stok ikan akan tumbuh dengan baik dan limpahan dari pertumbuhan ini akan mengalir ke wilayah di luar kawasan yang kemudian dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa mengurangi sumber pertumbuhan di daerah yang dilindungi,” katanya, Senin (25/5/2022).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyambut baik penetapan kawasan konservasi, ia optimis visi ‘Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya’ akan semakin mudah terwujud.
Kawasan konservasi perairan pun diharapkan dapat melestarikan sumber daya perairan dan perikanan yang ada, yang berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
“Hal ini penting untuk mendukung pencapaian misi Provinsi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan, dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat,” ucapnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, T.S Arif Fadillah meminta agar pihak-pihak yang mengawasi Konservasi Bintan memiliki pengetahuan tentang potensi serta ancaman baik di dalam maupun di luar kawasan serta tujuan dan strategi yang akan diterapkan oleh pengelola Kawasan Konservasi Bintan nantinya.
Adapun mitra yang terlibat dalam proses pembentukan dan dukungan dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi ini, antara lain Yayasan Ecology Kepulauan Riau dan Konservasi Indonesia yang berkontribusi dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Zonasi, survey potensi sumberdaya, dan kegiatan lainnya.
Yayasan Ecology Kepulauan Riau berdiri sejak 2019 memiliki pengalaman dalam mengelola berbagai program di Kepri diantaranya konservasi laut, konservasi spesies, rehabilitasi lahan kritis, pengurangan limbah plastik dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Konservasi Indonesia, yayasan nasional mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, akan memberi pendampingan teknis dalam penyusunan rencana penguatan pengelolaan kawasan konservasi ini.
Rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Bintan akan ditetapkan melalui keputusan Gubernur.
Ketua Dewan Eksekutif Yayasan Ecology, Tri Armanto menyampaikan harapannya agar dapat berperan bersama masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan konservasi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Mewakili Konservasi Indonesia, Senior Ocean Program Lead Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw menambahkan, Kawasan Konservasi Bintan memiliki nilai stategis tinggi karena posisi geografis dan potensi yang dapat dikembangkan ke depan.
“Penetapan kawasan konservasi di perairan Bintan ini dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim melalui program konservasi ekosistem blue carbon,” tutupnya.(*)
Editor: Nuel
