TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad meminta Anggota DPRD menggunakan dana Pokok-pokok pikiran (Pokir) sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Ansar menyebut, setiap tahunnya, Anggota DPRD mendapat dana Pokir untuk merealisasikan kegiatan yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat.
“Kita minta juga dewan tertib juga aspirasinya mensukseskan untuk mensukseskan RPJMD kita,” katanya, Senin (23/5/2022).
Bupati Bintan dua periode itu menerangkan, jika Dewan tertib menggunakan dana Pokir, Pemprov Kepri tidak perlu meminjam dana pembangunan infrastruktur dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Dana Pokir masing-masing dewan juga tidak kecil, jadi kita nggak minjam-minjam juga kan,” terangnya.
Sebelumnya, Pansus LKPJ tahun 2021 menyoroti kinerja anggaran tiap-tiap OPD yang tinggi namun tidak berbanding lurus dengan kinerja indikator program yang sangat rendah.
Pansus juga menemukan keterkaitan program kegiatan dan indikator program yang tidak relevan sehingga kegiatan hanya sekadar seremonial untuk menyerap anggaran.
Wakil Ketua Pansus LKPJ tahun 2021, Wahyu Wahyudin pun meminta agar kejadian serupa tidak terulang pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
“Gubernur harus memastikan agar segala kekurangan dan kelemahan tidak terulang lagi,” tegasnya.
Anggota Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa Pemprov Kepri belum serius menjalankan rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun 2019 dan 2020.
Saat itu, DPRD meminta agar Pemprov memaparkan kondisi makro pembangunan di Kabupaten/Kota dalam LKPJ tahun 2021, namun tidak dijalankan.
Ketua Komisi II itu menjelaskan, penyertaan kondisi makro akan menunjukkan realisasi pemerataan pembangunan dan melihat seberapa besar disparitas antar daerah.
“Ini sudah berulang kali kita sampaikan, tahun depan harus jadi perhatian,” tambahnya.
Penulis: Nuel
