TANJUNGPINANG, SIJORITODAY.com – Upaya pencegahan dan antisipasi masuknya wabah PMK di Kepri, Gubernur Kepri Ansar membentuk Satgas penanganan PMK di Provinsi Kepri.
Ia pun menunjuk Sekdaprov Kepri Adi Prihantara ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana.
Untuk diketahui, pemerintah pusat telah menetapkan daerah yang terpapar wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak.
PMK pada tahun 2022 ini awalnya berada di empat kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
Ini merupakan wabah pertama di Indonesia, sejak tahun 1990. Setelah ditetapkan sebagai wilayah bebas PMK.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, BPS Kepri dan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kota se-Kepri di Rupatama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (23/5).
Ansar menuturkan, PMK merupakan penyakit yang menyerang hewan berkuku belah.
Bergelaja seperti lepuh yang berisi cairan atau luka yang terdapat pada lidah gusi, hidung dan teracak/kuku hewan.
Bahkan hewan tidak mampu berjalan sempurna atau pincang, air liur berlebihan dan hilang nafsu makan.
Meski demikian, PMK dinilai tidak menular kepada manusia. Namun tetap diantisipasi, dikhawatirkan berpengaruh kepada perekonomian warga.
Ansar mengungkapkan, urgensi Rakor ini selain antisipasi agar PMK tidak sampai masuk ke Kepri, juga membahas memenuhi kebutuhan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha dan kebutuhan harian masyarakat.
“Mewabahnya PMK ini berdekatan dengan hari Raya Idul Adha, pemenuhan kebutuhan hewan kurban juga menjadi prioritas. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan hewan qurban dari daerah yang tidak terkena wabah agar tetap aman dikonsumsi,” ujar Ansar.
Sampai saat ini, sudah terdapat 15 provinsi yang sudah dinyatakan tertular wabah virus PMK.
“Untuk diketahui, Kepri juga punya sentra peternakan yang harus kita lindungi, maka kita upayakan jangan sampai PMK juga mewabah di Kepri” tegasnya.
Kemudian sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha mendatang, Ansar meminta kabupaten/kota se Kepri untuk segera mengirimkan data rasionalisasi kebutuhan hewan kurban.
“Setelah itu bahas dan konkritkan bagaimana teknis datangkan hewan kurban tersebut dari provinsi lain” pesan Ansar.
Ansar juga menyatakan akan memudahkan proses mendatangkan hewan kurban dari daerah lain, dengan catatan wajib dibawa dari daerah yang tidak terkontaminasi PMK.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Azmi menyampaikan data dari kabupaten/kota untuk Idul Adha tahun 2021 yang lalu, jumlah hewan kurban yang dipotong 7.465 ekor.
Mulai dari jenis hewan sapi, kambing, dan domba.
“Data sampai saat ini ketersediaan hewan kurban di Kepri baru 5.708 ekor. Dimana berkaca dari tahun lalu, tentu masih ada kekurangan. Inilah yang akan kita carikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan hewan kurban tahun ini” ungkapnya.
Penulis : Miscbah
Editor: Liza
