Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur dalam rapat evaluasi kinerja pembangunan kesejahteraan rakyat bersama OPD mitra.

TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Anggota Komisi IV DPRD Kepulauan Riau, Sirajudin Nur mengusulkan agar Pemprov Kepri menganggarkan pengadaan kapal pemadam kebakaran (Damkar) pada APBD perubahan tahun 2022.

Sirajudin menyebut, kapal damkar sangat dibutuhkan untuk menangani musibah kebakaran di permukiman pesisir dan kebakaran di tengah laut.

Usulan ini bukan tak beralasan, belakangan ini marak terjadi kebakaran rumah pesisir dan kapal penumpang.

Seperti kebakaran yang menghanguskan 19 rumah di Pulau Buluh Batam misalnya. Saat itu petugas Damkar kesulitan memadamkan api karena mobil Damkar tidak bisa masuk ke lokasi kebakaran.

Hal yang sama juga terjadi saat kapal ferry Dumai Line 5 meledak saat sedang labuh jangkar di perairan pelabuhan Sekupang Batam, Kamis (9/6/2022).

Hanya berselang tiga hari, KM Bintang Surya yang membawa 18 penumpang juga mengalami kebakaran di perairan Karimun, Selat Malaka, Minggu (12/6/2022).

“Lambat, tidak cepat teratasi. Idealnya perlu armada kapal, tidak sekadar mobil pemadam. Kita akan perjuangkan ini,” katanya, Minggu (12/6/2022) lalu.

Usulan Sirajudin ini pun langsung ditanggapi oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Ansar mengatakan, belum ada kegentingan mendesak sehingga pemerintah harus menganggarkan pengadaan kapal Damkar.

Daripada membeli kapal Damkar, Ansar lebih memilih memperbanyak jumlah hydrant di permukiman pesisir.

“Saya kira belum penting lah soal itu, lebih baik hydrant-hydrant saja yang kita kembangkan,” katanya, Senin (13/6/2022) kemarin.

Sirajudin menegaskan, hydrant hanya cocok digunakan untuk kawasan perkotaan sebagai sumber air untuk mobil Damkar, berbeda dengan kapal Damkar yang bersifat mobiler menjangkau setiap pulau.

“Pemadam kebakaran ini kan harus bisa mobile untuk menjangkau titik titik kebakaran. Kalau setiap pulau-pulau berpenduduk dikasih hydrant, butuh berapa banyak itu?,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov masih harus menambah dan melatih personil, membangun pipa jaringan, sehingga akan membebani APBD. Sementara, kapal Damkar bisa dianggarkan dari APBN melalui belanja hibah.

“Yang paling penting adalah seberapa siap kita dalam menghadapi bencana, lebih siap lebih baik karena ini menyangkut nyawa.” tutupnya.

Penulis: Helen
Editor: Nuel

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here