BATAM,SIJORITODAY.com – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin menilai bahwa Pemprov Kepri belum serius mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Wahyu mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan setiap tahunnya, sehingga sudah sepatutnya bisa diantisipasi.
“Pemerintah nggak serius menangani kelangkaan beberapa jenis sembako, data tiap tahun sudah jelas tren nya,” katanya, Minggu (17/7/2022).
Anggota Fraksi PKS itu menjelaskan, lambatnya langka antisipasi dari pemerintah menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak tak terkontrol dan menyebabkan inflasi.
BPS mencatat, per Juni 2022 Kepri mengalami inflasi 5,85 persen dibandingkan tahun lalu (YoY).
Kenaikan tertinggi terjadi di kelompok makanan sebesar 2,18 persen yang disebabkan kenaikan harga komoditas cabai, bawang, minyak goreng, dan telur.
“Kenaikan harga kebutuhan pokok menyebabkan pengeluaran rumah tangga meningkat, sementara pendapatannya stagnan, penduduk miskin pun bertambah,” ujarnya.
Wahyu pun acapkali mengusulkan agar Pemprov Kepri membentuk kawasan peternakan dan pertanian terpadu seluas 1.000 hektar di tiap Kabupaten/Kota.
Sedikitnya, lahan ini akan menjadikan Kepri swasembada pangan 30 persen dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan dari luar daerah.
“Bina dong masyarakat kurang mampu bertani di kawasan terpadu, selain swasembada pangan kita juga mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya.
Politisi PKS itu juga mendorong agar pemerintah gencar melakukan pembinaan ke masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai kebun mini bisa seperti hortikultura, hidroponik, maupun polybag.
Selain pembinaan, pemerintah juga perlu memberikan pupuk subsidi dan bibit gratis secara berkesinambungan.
“Saya yakin, kenaikan harga pangan tidak akan menyebabkan inflasi jika kita sudah punya kawasan terpadu ditambah masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk berkebun,” tuturnya.
Penulis: Nuel
