BATAM,SIJORITODAY.com – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta Pemprov Kepri dan Kabupaten/Kota turut menganggarkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM.
Wahyu mengatakan, BLT ini akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang belum terdata di DTKS Kementerian Sosial.
“Masih banyak yang belum terdata, Pemprov dan Pemkab/Pemko perlu anggarkan juga,” katanya, Jum’at (2/9/2022).
Wahyu menerangkan, penyaluran BLT subsidi BBM oleh Presiden Joko Widodo di Sentani menjadi pertanda kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Apalagi, BLT merupakan pengalihan anggaran belanja subsidi BBM.
“Pengalihan anggaran oleh pusat menjadi kode bahwa pemerintah berencana menaikkan BBM subsidi,” terangnya.
Kendati demikian, politisi PKS ini menegaskan, penyaluran BLT oleh Pemda baru akan dilakukan apabila harga BBM subsidi benar-benar naik.
“Kita tunggu kepastian dari pusat dulu, kalau benar naik baru dianggarkan,” tegasnya.
Sembari menanti kepastian dari pusat, Wahyu meminta agar Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pencatatan ulang jumlah penduduk kurang mampu.
“Pendataan perlu, begitu harga naik kita sudah memiliki jumlah penduduk kurang mampu. Nanti Pemprov dan Kabupaten/Kota tinggal duduk bersama, mana bagian Pemprov dan mana bagian Pemkab/Pemko,” tuturnya.
Belum lama ini, Presiden Joko Widodo telah memulai penyaluran BLT subsidi BBM kepada masyarakat di Kantor Pos Cabang Sentani, Rabu (31/8/2022).
Jokowi menuturkan, BLT BBM subsidi akan disalurkan kepada 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
BLT BBM merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.
“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali,” ujar Jokowi dikutip dari setkab.go.id.
Penulis: Nuel
