TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Demo kenaikan BBM oleh ratusan mahasiswa lintas Perguruan Tinggi di Kantor DPRD Kepri berakhir ricuh.
Kericuhan berawal dari desakan mahasiswa untuk membahas kenaikan BBM subsidi bersama Anggota Dewan di Kantor DPRD.
Selain itu, kericuhan juga dipicu mahasiswa yang meminta Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak untuk mendeklarasikan penolakan BBM dengan mengatasnamakan lembaga DPRD.
Permintaan massa itu pun ditolak oleh Jumaga Nadeak karena perlu pembahasan bersama Anggota DPRD lainnya sebelum mendeklarasikan penolakan kenaikan BBM.
Kendati demikian, Jumaga bersedia mendeklarasikan penolakan BBM subsidi secara pribadi.
“Saya sebagai Anggota DPRD tidak otoriter, harus kami serahkan kepada Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan seluruh Dapil harus saya hargai itu,” katanya, Senin (12/9/2022).
“Berdosa saya kalau ini tidak saya bawa ke DPRD, hasilnya nanti sama-sama kita lihat lah,” sambungnya.
Kendati sudah mendapatkan penjelasan dari Jumaga, mahasiswa tetap bersikukuh meminta Jumaga mendeklarasikan penolakan BBM subsidi.
Melihat desakan massa, Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu pun langsung mengambil mic dan menegaskan bahwa mahasiswa sudah melakukan tindak pidana pemaksaan.
Ia pun memerintahkan para polisi untuk menghalau massa. Tak ayal, aksi saling dorong pun terjadi antara aparat kepolisian dan mahasiswa.
“Karena terus memaksa, kita selesaikan supaya jangan terlalu memaksakan kehendak. Bukan kericuhan, hanya kita dorong supaya tertib,” kata Heribertus.
Koordinator Lapangan aksi mahasiswa, Matheus mengecam tindakan kepolisian yang menghalau massa aksi.
Menurutnya, tindakan kepolisian itu sudah respresif dan mengancam kebebasan menyampaikan aspirasi di muka umum.
Ia juga mengecam Jumaga Nadeak yang enggan mendeklarasikan penolakan kenaikan BBM dari masyarakat Kepri.
“Kami mahasiswa menggugat dan kecewa dengan DPRD karena kami datang menyampaikan aspirasi, namun Ketua DPRD menolak ikut mendeklarasikan penolakan kenaikan BBM,” ujar Matheus.
“DPRD tidak menjalankan amanat rakyat sebagai perwakilan untuk disampaikan ke pusat. Melemahnya fungsi DPRD seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi, jangan hanya mendatangi rumah masyarakat untuk memperoleh suara saja,” sambungnya.
Ketua Komisi II DPRD Kepri yang turut mendampingi Jumaga Nadeak menemui massa mengakui bahwa kenaikan BBM subsidi berdampak pada perekonomian masyarakat.
Ia yang juga Anggota Fraksi PKS mendukung aksi mahasiswa namun dengan catatan tidak anarkis.
“Kenaikan BBM subsidi ini sangat berdampak kepada masyarakat. Saya dari fraksi PKS mendukung aksi mereka, asalkan tidak anarkis,” tambahnya.
Penulis: Nuel
