TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung menyampaikan bahwa Disdik hanya mengusulkan sekitar 500 formasi PPPK guru tahun 2022. Formasi diusulkan di tahun 2021.
Ia menyebut, 718 formasi PPPK guru tahun ini, sekitar 250 diantaranya merupakan sisa formasi di tahun 2021.
Andi menjelaskan, pada seleksi PPPK guru tahun 2021, Kepri memperoleh kuota 850 formasi, namun yang terserap hanya 600 formasi.
“Tahun 2020 kita mengajukan 1.750 formasi tetapi Kemenpan-RB menyetujui 850, ini lah yang di teskan di tahap pertama dan kedua kemarin. Tahap ketiga tidak berjalan karena sudah melewati tahun anggaran. Dari 850 formasi yang terakomodir hanya 600, sisanya dimasukkan di tahun 2022,” katanya, Kamis (6/10/2022).
Andi menerangkan, keterbatasan anggaran menjadi alasan Disdik Kepri hanya mengusulkan 500 formasi.
Perekrutan ASN/PPPK harus dibarengi dengan peningkatan dana transfer dari pusat agar tidak membebani keuangan daerah.
Ia mengungkapkan, saat ini ada 2.440 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) non ASN di Kepri, setiap tahunnya Pemprov Kepri menganggarkan gaji Rp80 miliar.
Selain itu ada juga 900 guru honorer sekolah yang digaji menggunakan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS).
Lagipula kata Andi, berkaca juga pada tahun 2020 dimana Disdik Kepri mengusulkan 1.750 formasi, namun Kemenpan-RB hanya menyetujui 850 formasi.
“Kita usulkan 3.064 akan disetujui semua? Kan nggak. Jika tidak diselingi dana alokasi umum maka akan memberatkan keuangan daerah,” terangnya.
Andi menegaskan, Disdik Kepri terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para guru melalui seleksi PPPK.
Ia akan mengupayakan 3.064 total kebutuhan PPPK guru terpenuhi di tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah.
“Untuk 2023, kita usulkan semuanya nantinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur menyayangkan Disdik yang tidak memaksimalkan kuota PPPK guru di tahun ini.
Sirajudin menuturkan, pemotongan kuota di seleksi PPPK sebelumnya tidak bisa dijadikan alasan karena usulan Provinsi lain sepenuhnya disetujui oleh pemerintah pusat.
Ia pun mencontohkan Pemrov Sulsel yang mengusulkan 10.385 formasi PPPK dan NTB 2.500 formasi.
“Jadi tidak benar alasan nya kalau mengajukan banyak juga akan di cut, rata-rata yang diusulkan 98 persen disetujui kok,” katanya, Rabu (5/10/2022).
Sirajudin juga menepis pernyataan Andi Agung yang menyebut minumnya anggaran menjadi salah satu faktor Pemprov Kepri tidak mengoptimalkan formasi PPPK guru.
Ia pun membandingkan nilai APBD Kepri dengan kedua daerah itu. Diketahui, tahun ini APBD Kepri Rp3,9 triliun, Sulsel Rp9,7 triliun dan NTB Rp5,39 triliun.
Dengan APBD saat ini, Pemprov Kepri seharusnya mampu mengusulkan 50 persen kebutuhan PPPK guru di tahun 2022.
“Dari sisi APBD kita memang lebih kecil, tapi kalau dihitung secara proporsional kita jauh ketinggalan,” ujarnya.
Politisi PKB itu juga mengaku pesimis kebutuhan 3.064 PPPK guru akan terpenuhi di tahun 2023 karena tahun ini jika Pemprov Kepri hanya memiliki kuota 718 formasi.
“Pernyataan Kadisdik juga keliru itu kalau 2023 akan dituntaskan semua,” tuturnya.
Sirajudin pun meminta agar Pemprov Kepri menjadikan isu pendidikan sebagai program prioritas.
Anggota DPRD Kepri 2 periode itu mengaku masih menaruh harapan agar Pemprov Kepri memaksimalkan kuota PPPK guru tahun 2022 sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan.
“Jadi sekali lagi ini soal komitmen dan political action. Kita minta agar formasi guru PPPK ini agar dimaksimalkan usulannya. Masa iya cuma 23 persen yang di usulkan dari kebutuhan,” harapnya.
Penulis: Nuel
