TANJUNGPINANG,SIJORITODAY.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily meminta Pemerintah Daerah aktif mengusulkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru ke Pemerintah Pusat.
Menurut Hasan, update DTKS akan membantu penyaluran bantuan pemerintah untuk warga kurang mampu tepat sasaran.
“Kita minta daerah untuk terus melakukan update kepada Pemerintah Pusat terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” katanya usai menyerahkan buffer stock ke Gubernur Ansar Ahmad, Selasa (11/10/2022).
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos, Arif Nahari memastikan update DTKS berlangsung setiap bulannya.
Menurutnya, DTKS akan terupdate otomatis usulan Pemerintah Daerah dilengkapi dengan SK pengesahan minimal oleh Bupati/Wali Kota.
“Pertanyaan kita apakah Pemerintah Daerah melampirkan pengesahan persetujuan atau permohonan data yang disampaikan kepada kami di Kemensos. Kalau itu disampaikan berikut dengan pengesahan otomatis akan diubah,” katanya, Selasa (11/10/2022).
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Sirajudin Nur berulang kali meminta Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan perbaikan terhadap DTKS.
Menurutnya, DTKS saat ini sudah tidak relevan karena belum diperbarui, apalagi ia masih mendapati masyarakat kurang mampu yang belum terdata.
“Saya menerima banyak pengaduan dari masyarakat, rata rata keluhannya adalah proses pendataan yang kurang tepat sasaran. Masih ada warga miskin yang belum terdaftar dalam DTKS,” katanya, Minggu (4/9/2022).
Sirajudin menegaskan, Dinas Sosial perlu memperbaiki sistem pendataan yang lebih akurat dan akuntabel termasuk meningkatkan profesionalitas SDM pencacah.
Perbaikan data sangat penting agar program bantuan pemerintah bisa disalurkan tepat sasaran dan target kinerja bidang kesejahteraan sosial bisa maksimal pencapaiannya.
Lebih jauh, perbaikan data juga untuk memastikan seluruh warga kurang mampu mendapat BLT subsidi BBM.
“Bantuan BLT pasca kenaikan BBM harus dipastikan benar benar menyasar warga miskin. Jangan ada warga miskin yang tidak menerima bantuan BLT ini,” tegas Sirajudin.
Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Kepri perlu memperkuat sinergitas dengan Kabupaten/Kota untuk memastikan data kemiskinan akurat dan berkualitas, apalagi kewenangan pendataan di tingkat Kelurahan berada di Pemerintah Kota/Kabupaten.
Dinas Sosial juga perlu membuka layanan pengaduan atau call centre agar masyarakat yang belum terdata bisa mendaftar secara individu.
“Untuk memudahkan warga menyampaikan keluhan dan masukan untuk kepentingan pendataan, maka Dinsos perlu menyediakan call centre atau pusat pengaduan,” tambahnya.
Penulis: Nuel
